PHBS (Perilku Hidup Bersih dan Sehat)

Apasih sebenarnya yang dimaksud PHBS ?

Pengertian PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seorang atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya apasih pengertian PHBS di Rumah tangga ?

PHBS Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota keluarga agar tahu, mau dan mampu mempraktikan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.

Kalau begitu Apa saja Kegiatan PHBS itu ?
Sekurang-kurangnya ada 6 (enam ) Bidang/Kegiatan PHBS.
Langsung saja kita kenalkan satu persatu.
  1. PHBS Bidang Gizi(Misalnya)

    • Makan dengan gizi seimbang
    • Minum tablet besi/TTD (Tablet Tambah Darah)selama Hamil
    • Memberi bayi ASI Eklusif
    • Mengkonsumsi garam beriodium
    • Memberi bayi dan balita kapsul vitamin A
  2. PHBS Bidang KIA dan KB (Misalnya)

    • Memeriksakan Kehamilan
    • Persalinan ditolong tenaga kesehatan
    • Menimbang balita setiap bulan
    • Mengimunisasi lengkap bayi
    • Ikut Keluarga Berencana
    • Makan Makanan Bergizi
    • Ibu Hamil Tidak Merokok
  3. PHBS Bidang Kesehatan Lingkungan (Misalnya)

    • Cuci tangan dengan sabun dan air sesudah buang air besar
    • Menghuni rumah sehat
    • Memiliki akses dan menggunakan air bersih
    • Memiliki akses dan menggunakan jamban
    • Memberantas Jentik Nyamuk
    • Membuang sampah di tempat sampah
    • Cuci Tangan
  4. PHBS Bidang Pemeliharaan Kesehatan

    • Memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (BPJS)
    • Aktif mengurus UKBM/Sebagai kader
    • Memenfaatkan Puskesmas/sarana kesehatan
  5. PBHS Bidang Gaya Hidup Sehat

    • Tidak Merokok di dalam rumah
    • Melakukan aktifitas fisik /olah raga setiap hari
    • Makan sayur dan buah-buahan setiap hari
  6. PBHS Bidang Gaya Hidup Sehat (Misalnya)

    • Memiliki Tanaman Obat keluarga
    • Tidak Menggunakan NAPZA
    • Menggunakan obat generik
    • Jauhkan anak dari bahan-bahan berbahaya/beracun
    • Minum oralit jika diare 

DAFTAR NAMA BUPATI MAJALENGKA DARI TAHUN 1819- SEKARANG.

Nama-nama Bupati Majalengka dari Tahun 1819- 2018

Pilkada serentak pemilihan Gubernur Wakil Gubernur maupun Bupati/Walikota dan Wakil usai dilaksanakan Rabu 27 Juni 2018. Pada saat ini Pleno penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten maupun Provinsi usai dilaksanakan. Tinggal tunggu penetapan KPU untuk diajukan ke Mendagri.
Ada baiknya untuk sobat di Kabupaten Majalengka mengingat-ngingat kembali siapa sajasih orang yang berhasil menduduki jabatan Bupati Majalengka dari waktu ke waktu. Berikut Ini Nama-nama yang pernah menjadi Bupati Majalengka dari Tahun 1819 sampai dengan sekarang.

NO.    WAKTU    NAMA
1    1819 - 1848    RT. DENDA NEGARA
2    1848 - 1857    RA.A. KARTADINIGRAT
3    1857 -1863    RA.A. BAHUDENDA
4    1863 - 1883    RA.A. SURADININGRAT
5    1883 - 1885    RA.A. SURIADIPRADJA
6    1885 - 1902    RMA. A. SALMUNSURAADININGRAT
7    1902 - 1922    RA.A. SASRABAHU
8    1922 - 1944    RMA. A. SURIATANUDIBRATA
9    1944 -1945    RA. UMAR SAID
10    1945 - 1947    R. ENOCH
11    1947 - 1948    R. H. HAMID
12    1948 - 1949    R. SULAEMAN NATA AMIJAYA
13    1949 - 19...    M. CHAVIL
14    1949 - 1957    RM. NUR ATMADIBRATA
15    1957 – 1960    H. AZIS HALIM
16    1960 - 1966    H. RA. SUTISNA
17    1966 - 1978    R. SALEH SEDIANA
18    1978 - 1983    H. MOCH. S. PAINDRA
19    1983 - 1988    H. RE. DJAELANI, SH.
20    1988 - 1993    Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI
21    1993 - 1998    Drs. H. ADAM  HIDAYAT, SH.
22    1998 - 2003    Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si.
23    2003 - 2008    Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si.
24    2009 - 2018    H. SUTRISNO, SE, M.Si
25    2018 -  ......  

Nah berdasarkan perhitungan sementara dan rekapitulasi perolehan suarapemilihan Bupati Wakil Bupati Majalengka pasangan pemenang adalah nomor urut 2 yaitu  DR. H.KARNA SOBAHI, M.MPd dengan TARSONO .
Kita tunggu sampai secara resmi dilantik.

STANDAR BARANG DAERAH 2018

Analisa Harga Satuan Barang Daerah (AHS)

Sebagai harga patokan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap tahun Pemerintah Kabupaten menetapkan Harga Satuan Barang Daerah (SBD) dengan Keputusan Bupati / Walikota. SBD dimaksut untuk dijadikan dasar penetapan harga dalam perhitungan RAB.
Sangat penting bagi Organisasi Perangkat Daerah OPD maupun  SKPD  termasuk Pemerintah Desa untuk menggunakan patokan harga dalam RAB sesuai SDB ini.
Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan SBD tahun 2018 dengan Keputusan Bupati nomor : NOMOR : 900/Kep.294A–Ekbang/2017 TENTANG STANDAR BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018.
Bagi OPD/SKPD, Kecamatan maupun Pemerintah Desa yang membutuhkan silahkan down load Lampiran Keputusan Bupati dimaksud di bawah tulisan ini. Untuk sementara masih dalam format PDF, versi MS-word maupun MS-xls menyusul.

Klik disini untuk download : SBD 2018


MENGISI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA/ KELURAHAN (DENGAN FORMULA EXCEL)

Data Isian Tingkat Perkembangan Desa

Data yang harus diisi sebagaimana format pada buku profil desa bagian tingkat pekembangan desa/kelurahan halaman pertama seperti ini :


Bagian  I. PERKEMBANGAN PENDUDUK

Harus mengisi perkembangan penduduk, jumlah penduduk tahun lalu dan tahun ini dan menghitung perkembangan (betambah/berkurang), pada tabel berikut :

A.    Jumlah Penduduk


Sudah dibcarakan pada materi sebelumnya data penduduk  dapat memanfaatkan data SIAK sebagai basis data.  Pada tulisan ini kita akan menghitung jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dari data SIAK dengan menggunakan formula excel, untuk mengisi cell yang diberi tanda blok merah di atas.
Catatan data SIAK dapat disalin datanya melalui Dinas/OPD yang menangani kependudukan di Kabuapten/Kota masing-masing . Tampilan datanya seperti di bawah , bagian baris 11 s/d 4518  sengaja di “hide”  agar cell pada baris terakhir terlihat untuk membantu pemahaman yang jelas dari formula excel yang akan dibahas. Bagian-bagian yang akan terkait dengan rumus sengaja di lingkari / diblok dan beri panah, merupakan bagian yang akan dibahas pada rumus excel yang akan kita buat. Silahkan perhatikan baik-baik tabel di bawah.


Secara umum untuk mengetahui jumlah data yang terdapat dalam satu kolom kita menggunakan rumus  sebagai berikut : =COUNTIF(range;kriteria)
Pada tabel di atas kita akan menghitung  jumlah jenis kelamin “L” dan “P” yang berada pada kolom “D” cell “2” sampai dengan cell “4530”, sehingga rangenya akan kita tulis (dollar, nama kolom,dolar, nomor cell awal, titik dua,dollar , nama kolom,dolar, nomor cell akhir). Penjelasannya panjang namun jika ditulis : $D$2:$D$4530 ini range yang akan kita hitung dari tabel di atas. Range yang terpilih akan ditunjukan dengan kotak biru, silahkan perhatikan baik-baik.  Sedangkan kriteria/ data yang ada pada kolom “D” yaitu “L” dan “P”.

Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut. 

  1. Jika kita ingin menghitung penduduk laki-laki dan datanya ingin ditampilkan di cell D4532, maka klik cell D4532 lalu ketik =COUNTIF($D$2:$D$4530;”L”) lalu enter, jika formula yang dimasukan benar maka akan muncul secara otomatis jumlah penduduk laki-laki.
  2. Jika kita ingin menghitung penduduk Perempuan dan datanya ingin ditampilkan di cell D4533, maka klik cell D4533 lalu ketik  =COUNTIF($D$2:$D$4530;”P”) lalu enter, jika formula yang dimasukan benar maka akan muncul secara otomatis jumlah penduduk perempuan.
Hasil penghitungan tersebut silahkan masukan di data jumlah penduduk  pada profil desa sebagimana  tabel jml. Penduduk yang telah ditunjukan dibagian awal tulisan.
Hasil akhir pehitungan ditunjukan sebagaimana tabel di bawah, mudahkan bukan, silahkan mempraktekannya. 


Kita telah mendapat gambaran mengolah data, namun yang dijelaskan di atas sumber data dan pengolahan datanya ada  pada sheet yang sama.  Sedangkan  pada  aplikasi sebenarnya tentu sebaiknya kita membedakan sheet data(data base) dengan sheet pengolahan data (Profil) .  Jadi kita membuat sheet  Database dan sheet Profil dengan sheet yang berdeda tetapi masih dalam satu worksheet MS Excel,  akan dibahas pada tulisan selanjutnya.

20 INDIKATOR KESEJAHTERAAN KELUARGA VERSI BKKBN


20 Indikator Keluarga Sejahtera

Jika anda harus mengisi Profil Desa, pada daftar isian tingkat perkembangan desa hal 1 harus mengisi jumlah keluarga dengan berbagai tingkatan kesejahteraan.
Tepatnya pada bagian romawi "II EKONOMI MAYARAKAT" hurup "B Kesejahteraan Keluarga", adapun kolom yang harus diisi seperti ini:


Data tingkatan kesejahteraan keluarga perdesa biasanya tersedia di Pos KB Kecamatan.
Sekedar menambah pengetahuan bagaimana indikator untuk menentukan tingkatan kesejahteraan keluarga. Terdapat dua puluh (20) indikator versi BKKBN untuk menseleksi tingkatan kesejahteraan keluarga. Indikator tersebut yaitu :
  1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari  atau lebih.
  2. Anggota Keluarga Memiliki Pakaian Yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
  3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai Atap, Lantai dan Dinding yang baik.
  4. Bila anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
  5. Bila pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana pelayanan kontrasepsi.
  6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
  7. Pada uumnya anggota keuarga melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya maising-masing.
  8.  Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging /ikan/telur
  9.  Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang Satu Stel Pakaian Baru dalam setahun
  10. Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untUk setiap penghuni rumah
  11. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan
  12. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin
  13.  Pasangan usia subur dengan 2 anak atau lebih menggunakan alat kontrasepsi
  14. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
  15.  Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang
  16. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikas.
  17.  Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal
  18. Keluarga memperoleh informasi  dari surat kabar/ majalah/ radio/ TV
  19.  Keluarga secara teratur  dengan sukarela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial
  20. Anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan institusi masysrakat
Terdapat dua puluh indikator yang digunakan untuk  menentukan tahapan kelarga sejahtera versi BKKBN

  • Keluarga Sejahtera 3+ adalah keluarga yang jawaban pada dua pupuh indikator menjawab ya (seperti contoh di atas)
  • Keluarga Sejahtera 3 adalah keluarga yang  indikator no 1 s/d no 18 jawabannya " ya"  tetapi  salah satu indikator nomor 19 dan 20 jawabannya "tidak"
  • Keluarga Sejahtera 2 adalah keluarga yang  indikator no 1 s/d no 13 jawabannya " ya"  tetapi  salah satu indikator nomor 14 s/d 20 jawabannya "tidak"
  • Keluarga Sejahtera 1 adalah keluarga yang  indikator no 1 s/d no 13 jawabannya " ya"  tetapi  salah satu indikator nomor 7 s/d 13 jawabannya "tidak"





ANGGARAN PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN

Sejak diberlakukannya UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana yang diperoleh desa sangat besar. Saat ini saja (tahun 2017) tidak kurang dari satu milyar setiap desa memperoleh dana dari Dana Desa dan ADD. Jumlah yang besar tersebut harus dabarengi dengan meningkatnya target dan capaian kinerja pemerintah desa. Sehingga percepatan kemajuan pembangunan desa dalam mewujudkan desa yang maju mandiri dan sejahtera sesuai amanat UU no 6/2014 dapat terwujud. Pemerintah Desa saat ini mempunyai dana/ anggaran yang cukup ditambah prasrana penunjang perlengkapan kantor dan kemajuan TI yang sangat menunjang pekerjaan dilakukan dengan cepat. Alasan bagi desa tidak mengerjakan profil desa karena masalah dana tidak lagi dapat ditolelir. Bahkan sebelum diberlakukannya UU Desa permendagri 12/2007 pasal 53 telah mengatur bahwa pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengumpulan, pegolahan , analisisis, interpretasi serta publikasi dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan dapat dianggarkan dalam APB Desa melalui Alokasi Dana Desa. Jika tidak atau lupa dianggarkan maka mulai sekarang anggarkan dalam APB Desa, sebelumnya pastikan kegiatan penyusunan profil desa masuk dalan Rencana Kerja Tahunan Desa (RKPDesa) dan harus ada di RPJM Desa. Jika tidak ada di RPJMDesa segera lakukan review RPJMDesa dan lakukan perubahan. Ikuti mekanisme perubahan RPJMDesa dan RKPDesa. Perencanaan desa (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa) harus sesuai dengan pelaksanaan atau dengan kata lain setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus ada dasar perencanaannya di RPJMDesa, RKPDesa maupun APBDesa. Dokumen perecanaan desa harus dilaksanakan persisten dan konsiten agar tidak terjadi indikasi penyimpangan dana yang akan berakibat masalah hukum bagi desa dikemudian hari. Pertimbangkan Pasal 40 Permendagri 12 tahun 2007 yang berbunyi : “ Pengumpulan, pengolahan dan publikasi data potensi desa dan kelurahan dilaksanakan setiap tiga tahun sedangkan data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan dilakukan setiap tahun dan lima tahun.” a. Update data potensi desa/ kelurahan , tingkat perkembangan desa/ kelurahan dan DDK dilakukan setiap tahun. b. Pengumpulan, pengolahan data potensi desa dan kelurahan setiap tiga tahun. c. Pengumpulan dan pengolakan data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa kelurahan setiap tahun dan lima tahun. d. Publikasi data potensi desa dan kelurahan setiap tiga tahun. e. Publikasi DDK dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun dan lima tahun. Publikasi disajikan dalam bentuk: a. Softcopy (buku, papan profildesa/ kelurahan); b. Hardcopy seperti (compact disk room, flash disk, media audio video, website dll). c. Kepala Desa juga membuat surat dinas dan menyampaikan profil desa yang sudah di syahkan ke institusi pemerintah di atasnya. Profil desa yang dipublikasikan agar mudah diakses oleh masyarakat, pelaku pembangunan desa dan kelurahan , dunia usaha maupun institusi pemerintah pada berbagai tingkatan.
Dengan gambaran kegiatan yang harus dilakukan dapat merencanakan anggaran yang dibutuhkan. Sebagai gambaran saja anggaran dapat direncanakan sebagai berikut ; 1. Kegiatan pembentukan Pokja profil desa/ kelurahan. Dianggarkan : ATK, makan minum rapat, dll. 2. Sosialisasi pendataan profil desa/kelurahan. Dianggarkan : ATK, Makan minum rapat, nara sumber, dll. 3. Pelatihan operator Profil desa/kelurahan dan petugas pencacah. Dianggarkan : ATK, bahan pelatihan, honor narasumber, uang saku peserta, dll. 4. Penggandaan form isian Data Dasar Keluarga. Dianggarkan : Barang cetak/ penggandaan. 5. Pendataan Dianggarkan : Honor petugas pencacah/ pengumpul data 6. Pengolahan data. Dianggarkan : ATK, Honor Pokja, uang lembur, upah operator. 7. Publikasi Dianggarkan : ATK, penggandaan/photo copy, pengadaan papan data profil dll. Dalam menentukan belanja silakan mengacu kepada Harga Satuan Barang di daerah masing-masing, HSB tiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

LOWONGAN KERJA PENDAMPING DESA KEMENDES 2017

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada tahun 2017 ini akan merekrut tenaga Pendamping Desa Profesional. Peluang yang patut untuk tidak dilewatkan, bagi anda yang ingin memperjuangkan kemajuan desa.

Penyediaan tenaga pendamping Profesional dilakukan melalui rekrutmen secara terbuka, berdasarkan Permen Desa PDT & Taransmigrasi Nomor 3 tentang Pendampingan Desa. Untuk mengisi kekosongan di baerbagai lokasi mulai tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten. Kebutuhan Tenaga Pendamping Profesional terdiri dari :

  1. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) untuk ditempatkan di tingkat Kabupaten/Kota , terdiri dari :
    1. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD);
    2. Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID);
    3. Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA-PP);
    4. Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED);
    5. Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TA-TTG);
    6. Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD).
  2. Pendamping Desa (PD) untuk ditempatkan di Kecamatan, terdiri dari :
    1. Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)
    2. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)
  3. Tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD) untuk kebutuhan seluruh Desa.

Anda berminat untuk mengisi rekrutmen tersebut ? Silahkan baca kualifikasinya mungkin salah satunya cocok dengan minat dan kemampuan anda.
KUALIFIKASI TENAGA PENDAMPING PROPESIONAL :

  1. Pendamping Lokal Desa (PLD)
    1. Latar belakang pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
    2. Memiliki pengalaman kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun;
    3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam meng-organisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Desa;
    4. Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi danpengorganisasian masyarakat;
    5. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Desa;
    6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
    7. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah Desa;
    8. Mampu meng-operasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
    9. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
    10. Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun;
    11. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik;
    12. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain (Double Contract).
  2. Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)
    1. Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimal Diploma III (D-III);
    2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakatminimal 4 (empat) tahun untuk Diploma III (D-III), 2 (dua) tahun untuk Strata 1 (S-1) dan fresh graduate (0 tahun) untuk Strata 2 (S- 2);
    3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam meng-organisasi pelaksanaan program dan kegiatan di Desa;
    4. Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi danpengorganisasian masyarakat;
    5. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerjasama antarlembaga kemasyarakatan di tingkat Desa;
    6. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Desa;
    7. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan mencakup aspek fasilitasipenyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi dan menguasai metodologi pendidikan orang dewasa;
    8. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
    9. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah Desa;
    10. Mampu meng-operasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
    11. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
    12. Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun;
    13. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik;
    14. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain (Double Contract).
  3. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)
    1. Latar belakang pendidikan bidang ilmu Teknik Sipil atau Teknik Arsitektur minimal Diploma III (D-III);
    2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan infrastruktur Desa minimal 2 (dua) tahun untuk D-III dan fresh graduate (0 tahun) untuk Strata 1 (S-1);
    3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan kegiatan infrastruktur di Desa;
    4. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Desa;
    5. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis konstruksi secara sederhana;
    6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
    7. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
    8. Mampu meng-operasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
    9. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
    10. Pada saat mendaftar usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun;
    11. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik;
    12. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain (Double Contract).
  4. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD)
    1. Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimalStrata 1 (S-1);
    2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahununtuk Strata 1 (S-1), 2 (dua) tahun untuk Strata 2 (S-2) dan 1 (satu) tahun untuk Strata 3 (S-3);
    3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam meng-organisasikan pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
    4. Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat;
    5. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
    6. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Kabupaten/Kota.
    7. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan mencakup aspek penyusunan modul sederhana, fasilitasipenyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi dan menguasai metodologi pendidikan orang dewasa;
    8. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
    9. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
    10. Mampu meng-operasikan komputer minimal program Office (Word, Excel,Power Point) dan internet;
    11. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas; Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima)tahun; Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik;
    12. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain (Double Contract).
  5. Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID)
    1. Latar belakang pendidikan dari bidang ilmu Teknik Sipil minimalStrata 1 (S-1);
    2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan infrastruktur Desa minimal 5 (lima) tahun untuk Strata 1 (S-1),2 (dua) tahun untuk Strata 2 (S-2) dan 1 (satu) tahun untuk Strata 3 (S-3);
    3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam meng-organisasikan pelaksanaan program dan kegiatan sektoral khususnya yang terkait dalam pembangunan infrastruktur;
    4. Memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan peng-organisasian masyarakat; Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan;
    5. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
    6. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Kabupaten/Kota;
    7. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan terkait dengan pembangunan infrastruktur Desa;
    8. Berpengalaman dalam perencanaan, pelaksanaan dan kontrol dalam pekerjaan teknik;
    9. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
    10. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
    11. Mampu meng-operasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
    12. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
    13. Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
    14. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik;
    15. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain (Double Contract).
  6. Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA-PP)
    1. Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimal Strata 1 (S-1);
    2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun untuk Strata 1 (S-1),2 (dua) tahun untuk Strata 2 (S-2) dan 1 (satu) tahun untuk Strata 3 (S-3);
    3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan ekonomi perdesaan;
    4. Memiliki pengalaman dalam pembangunan Desa secara partisipatif dan siklus perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota;
    5. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
    6. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
    7. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Kabupaten/Kota;
    8. Memiliki kemampuanmemberikan pelatihan dan pembimbingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan secara partisipatif;
    9. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
    10. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
    11. Mampu meng-operasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
    12. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
    13. Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun; 14. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik;
    14. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain (Double Contract).
  7. Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED)
    1. Latar belakang pendidikan diutamakan bidang ilmu ekonomi minimal Strata 1 (S-1);
    2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun untuk Strata 1 (S-1),2 (dua) tahun untuk Strata 2 (S-2) dan1 (satu) tahun untuk Strata 3 (S-3);
    3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam meng-organisasikan pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan ekonomi perdesaan;
    4. Memiliki pengalaman dalam pengembangan ekonomi pedesaan;
    5. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
    6. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
    7. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Kabupaten/Kota;
    8. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan pengembangan ekonomi perdesaan;
    9. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
    10. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
    11. Mampu meng-operasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
    12. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
    13. Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
    14. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik;
    15. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain(Double Contract).
  8. Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TA-TTG)
    1. Latar belakang pendidikan diutamakan bidang ilmu teknologi dalam pertanian/perikanan/peternakan/kehutanan/pariwisata minimal Strata 1 (S-1);
    2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun untuk Strata 1 (S-1), 2 (dua) tahun untuk Strata 2 (S-2) dan 1 (satu) tahun untuk Strata 3 (S-3);
    3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam meng-organisasikan pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan teknologi tepat guna;
    4. Memiliki pengalaman dalam pengembangan teknologi tepat guna untuk pengembangan sosial ekonomi Desa;
    5. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
    6. vMampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
    7. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Kabupaten/Kota;
    8. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan dalam bidang teknologi tepat guna perdesaan;
    9. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
    10. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
    11. Mampu meng-operasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
    12. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
    13. Pada saat mendaftar usia minimal 25(dua puluh lima) tahun dan maksimal 55(lima puluh lima) tahun;
    14. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik;
    15. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain (Double Contract).
  9. Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD)
    1. Latar belakang pendidikan diutamakan bidang ilmu kependidikan atau kesehatan minimal Strata 1 (S-1);
    2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun untuk Strata 1 (S-1),2 (dua) tahun untuk Strata 2 (S-2) dan1 (satu) tahun untuk Strata 3 (S-3);
    3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam meng-organisasikan pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan;
    4. Memiliki pengetahuan tentang standar pelayanan minimum dibidang pendidikan dan kesehatan serta pengalaman dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan; Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
    5. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
    6. vMampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
    7. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Kabupaten/Kota;
    8. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan pengembangan pendidikan dan kesehatan;
    9. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
    10. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
    11. Mampu meng-operasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
    12. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
    13. Pada saat mendaftar usia minimal 25(dua puluh lima) tahun dan maksimal 55(lima puluh lima) tahun;
    14. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik;
    15. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain (Double Contract).
Anda berminat . Silahkan melakukan Pendaftaran secara online terpusat melalui website dengan alamat: http://pendamping2017.kemendesa.go.id; Sebelumnya silahkan download erlebih dahulu panduannya:

Post Unggulan

PANDUAN LENGKAP MENYUSUN RAB (FORMAT RAB DESA)

Cara Menghitung RAB Cara menghitung rencana anggaran biaya atau disingkat RAB bisa dilakukan dengan  dua cara. Cara Pertama    Mengguna...