Administrasi Pengelolaan Aset Desa

Aset Desa harus dikelola dengan baik. Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan desa dan kemakmuran masyarakat.

Aset Desa yang tidak diadministrasikan dengan baik dapat berakibat buruk bagi desa. Kehilangan Aset Desa dapat saja terjadi. Kehilangan tanah desa karena bergeser batas tanah yang mengakibatkan berkurangnya luas tanah. Ini dimungkinkan karena masih banyak tanah desa yang belum dipasang patok batas yang permanen.

Selain Tanah barang kekayaan desa berupa aset bergerak, mesin dan perlengkapan kantor banyak yang tidak teradministrasikan dengan baik. Contoh kecil barang yang sudah tidak terpakai/rusak/hilang tidak pernah dilakukan penghapusan/retensi. Hal ini akan menimbulkan kesalahan dalam pengadministrasian aset Desa.

Jadi bagaimana Pengelolaan Aset Desa dapat diadministrasikan dengan benar ?

Sebelumnya mencari tahu yang dimaksud aset desa dan apasaja aset desa itu ?

Apa yang dimaksud Aset Desa, dan apa saja Aset Desa itu ?

Aset Desa

Aset Desa yaitu Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa. Barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Barang yang diperoleh melalui hak lainnya yang sah.

Apa saja yang termasuk Aset Desa
Berdasarkan jenisnya kekayaan desa terdiri :
  1. Kekayaan asli milik desa.
  2. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa.
  3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan  atau yang sejenis.
  4. Kekayaan desa yang diperoleh dari hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak dan/atau diperolehan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Hasil kerjasama desa.
  6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
Kekayaan asli desa berupa :
  1. Tanah kas desa.
  2. Pasar desa.
  3. Pasar hewan.
  4. Tambatan perahu.
  5. Pembangunan desa.
  6. Tempat pelelangan ikan yang dikelola desa.
  7. Hutan milik desa.
  8. Mata air milik desa.
  9. Pemandian umum.
  10. Lain-lain kekayaan desa.
Bagaimana mengelola Aset Desa ?

Berbicara mengenai bagaimana mengelola Aset Desa tentunya harus mengetahui lebih dulu berbagai peraturan yang mengatur hal tersebut.

Mulai dari peraturan ditingkat Pemerintah Pusat (Undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan menteri) dan peraturan di tingkat daerah (Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi maupun Kabupaten).Dan tidak boleh dilupakan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah daerah wajib dibuat peraturan pelaksa ditingkat desa berupa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Jadi bagaimana mengelola Aset Desa ?

Aset Desa dikelola oleh Desa berdasarkan peraturan undang-undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Desa dan peraturan pelaksana lainnya ditingkat desa secara baik dan benar untuk dipergunakan mencapai kemajuan desa, kemandirian desa dan masyarakat desa yang sejahtera.

Saya sarankan bagi Anda perangkat desa yang ditugaskan mengelola barang pemerintah dan atau barang milik desa untuk mempelajari peraturan perundang-undangan terkait. Diantaranya yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Apa saja tahapan yang harus dilakukan ?

Hal yang paling pertama dan utama bagi pengelola barang desa adalah mencatat setiap terjadi perubahan baik pengurangan maupun penambahan aset desa

Masing-masing barang sesuai jenis dan klasifikasinya dicatat pada buku dengan format sesuai ketentuan.

Pastikan setiap penambahan barang modal yaitu barang yang memiliki nilai pakai lebih dari satu tahun dimasukan dalam buku inventaris aset desa.

Agar memudahkan dalam perhitungan penyusutan maka sebaiknya dari awal sudah ditentukan umur pakai barang modal tersebut. Umur pakai suatu barang akan menentukan nilai penyusutan. Sehingga bisa ditentukan nilai penyusutan setiap barang.

Selain untuk menentukan nilai penyusutan juga dapat dijadikan dasar menentukan jadwal penghapusan/retensi barang/aset desa.

Dapat diilustrasikan seperti ini. Misalnya Desa membeli barang modal berupa pompa air merek Honda 8 inc seharga 24 juta. Diketahui umur pakai dengan perawatan maksimum dapat digunakan atau masih layak pakai selama 6 tahun. Maka nilai penyusutannya sama dengan 24 Juta dibagi 6 tahun yaitu sama denga 4 juta pertahun.

Selain itu desa dapat menentukan jadwal penghapusan pompa air tersebut setelah enam tahun digunakan

Aset tetap berupa tanah yang belum bersertifikat segera disertifikatkan atas nama Desa. Ini untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan status keberadaan tanah desa dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketentuan yang mengatur bahwa tanah desa harus disertifikatkan diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2006, tentang Pengelolaan aset desa.

Setelah semua barang dicatat dihitung nilai penyusutan setiap barang, buatlah laporan barang milik desa per semester. Menggunakan format baku yang sudah ditentukan.

Laporan barang/aset sekurang-kurangnya mencantumkan penambahan barang/aset dan akumulasi penyusutan selama satu tahun. Sehingga diketahui keadaan terakhir barang/aset desa pada akhir tahun anggaran.

Sebelum Laporan barang milik desa ditandatangani oleh pengelola aset/ kaur aset dan disyahkan oleh Kepala Desa lakukan penyesuaian dengan Laporan APB Desa. Jumlah maupun nilai barang/aset harus sesuai dengan jumlah belanja barang modal pada APB Desa. Bukankah setiap belanja modal menggunakan dana APB Desa ?

Jika ditemukan misalnya, di APB Desa ada belanja modal barang "A". Ternyata dilaporan barang tidak ada. Pastinya akan jadi masalah jika menjadi temuan Inspektorat maupun BPK. Hal ini bisa saja terjadi karena barang "A" tidak dibeli/direalisasi atau pengelola barang lupa mencatat. Jadi lakukan Rekonsiliasi atas laporan barang/aset yang dibuat sebelum disyahkan.

Hal-hal yang sering terjadi sebagai temuan Inspektorat setiap pemeriksaan ke Desa.

Pengadaan barang tidak didahului dengan perencanaan (tidak adanya Rencana Kebutuhan Barang Milik Desa). Seharusnya belanja barang pada APBDesa ada berdasarkan adanya Rencana Kebutuhan Barang Milik Desa (RKBMD).

Demikian juga untuk pekerjaan service peralatan kantor seharusnya desa membuat perencanaan service peralatan kantor yang dibutuhkan baik untuk perawatan penggantian suku cadang maupun jasa service, sebelum APBDesa ditetapkan.

saya menyarankan untuk tertib dan terjaminnya kepastian hukum pengelolaan barang milik desa dibuat Peraturan Desa tentang Pengaturan, Pengurusan, Pengelolaan dan Pengawasan Aset Desa.

Kesimpulan
Pengelola Aset Desa wajib melaksanakan Administrasi Pengelolaan aset Desa meliputi;
  1. Membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Desa sebelum APBDesa ditetapkan.
  2. Membuat rencana kebutuhan servis barang peralatan dan perlengkapan kantor sebelum APBDesa ditetapkan.
  3. Membuat laporan keadaan barang milik desa secara berkala sesuai ketentuan.

Belum ada Komentar untuk "Administrasi Pengelolaan Aset Desa"

Posting Komentar

Post Unggulan

PANDUAN LENGKAP MENYUSUN RAB (FORMAT RAB DESA)

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel