Laporan Realisasi APBDesa Semester I Sesuai Permendagri 20/2018

Bagaimana Membuat Laporan Realisasi APBDesa Semester Pertama

Saya minta maaf pada pengunjung blog ini. Pada siapapun yang telah membaca tulisan yang belum saya update. Saya agak terlambat memperbaharui tulisan ini. Padahal telah di syahkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 lebih dari setengah tahun lalu.

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah dinyatakan tidak berlaku, gantinya Permendagri nomor 20 Tahun 2018. Tentunya segala kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada Permendagri ini.

Namanya saja peraturan baru pasti saja ada perbedaan dengan peraturan sebelumnya. Peraturan baru dibuat sebagai penyempurnaan, harapanya pengelolaan uang desa menjadi lebih baik dan lebih mudah.

Pada prakteknya bisa jadi malah membingungkan. Aturan yang lama saja belum dikuasai dan diterapkan. Datang lagi yang baru mau diapakan ?

Hal baru adalah tantangan untuk kita berubah. Pada awalnya mungkin berat menerima perubahan itu. Merasa nyaman dengan hal lama membuat kita tidak berpikiran maju kemungkinan anda akan menunda untuk melakukan perubahan.

Perubahan adalah satu keniscayaan dan kita harus selalu siap menghadapinya. Jadi masrilah kita menyiapkan diri kita dalam menata kelola keuangan desa dengan Permendagri yang baru.

Sebelum kita berhijrah dengan pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri baru, ada baiknya kita membandingkan dengan Permendagri sebelumnya. Maksudnya supaya jelas mana praktek yang sudah tidak sesuai dengan peraturan baru.

Jangan sampai terjadi pengelolaan keuangan desa dengan permendagri baru tetapi praktek lama.

Contoh penggunaan format-format laporan keuangan misalnya tidak menyesuaikan dengan Permendagri 20 Tahun 2018 tetapi masih menggunakan format yang ada pada Permendagri lama Nomor 113 Tahun 2014.

Laporan Realisasi APB Desa semester Pertama. menurut Permendagri 113 tahun 2014 dan Permendagri 20 Tahun 2018 sebagaimana tabel dibawah.

<
Ayat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Ayat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Diatur Pada Pasal 37 ayat 1 s/d ayat 4 Diatur Pada Pasal 68 ayat 1 s/d ayat 3
Isi Pasal: 37 Isi Pasal : 68
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: a. Laporan realisasi semester pertama dan b. Laporan realisasi semester akhir (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui Camat
(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a berupa laporan realisasi APBDesa. (2) Laporan sebagaimana ayat 1 terdiri dari : a. laporan realisasi APB Desa ; dan b. laporan realisasi kegiatan
(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud ayat 2 dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dari kedua Permendagri tersebut keduanya sama mewajibkan Kepala Desa melaporkan pelaksanaan APB Desa per semester. Semester pertama dan semester akhir.

Yang membedakan waktu penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama maupun semester akhir. Pada Permendagri 113/2014 Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli. Sedangkan pada Permendagri yang baru , nomor 20 tahun 2018 paling lambat harus sudah disampaikan pada minggu kedua bulan Juli, dua minggu lebih awal dari peraturan sebelumnya.

Akkhir semester pertama jatuh tanggal 30 Juni, bahan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa mestinya sudah bisa diselesaikan sebelumnya. Atau kalaupun ada kegiatan yang diselesaikan akhir bulan Juni, kaur atau kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaiakan laporan akhir pelaksanaa realisasi kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) minggu sejak seluruh kegiatan selesai (pasal 56 Permendagri 20/2018).

Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa ini merupakan gabungan seluruh laporan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran. Maka kaur dan kasi harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kepala Desa paling lambat minggu ke satu Juli.

enyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Wali Kota jangan sampai melampaui batas akhir yang ditentukan. Paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun berjalan. Karena Bupati juga harus menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada menteri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan (Pasal 69 Permendagri 20/2018).

Perlu diingat bahwa setiap laporan yang dibuat akan secara berjenjang dilaporkan ke pemerintahan di atasnya. Jadi mulai sekarang cobalah untuk menyelesaikan setiap laporan tepat waktu. Lebih cepat lebih baik.

Sebelum saya lanjutkan sebaiknya yang belum memiliki salinan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa silahkan download dulu. Agar lebih mudah memahami penjelasan berikutnya.

Permendagri 20 Tahun 2018 Download

Kepala Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa berdasarkan laporan kaur dan kasi yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran. Adapun laporan yang dibuat kaur dan kasi khusus kegiatan yang sudah seluruhnya dilaksanakan sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.

Yang masih dalam pengerjaan atau kegiatan yang belum rampung sampai dengan 30 Juni tidak perlu dilaporkan pada laporan semester pertama.

Berlaku untuk kegiatan diluar belanja pegawai yang sifatnya rutin /bulanan. Khusus untuk belanja pegawai /Belanja penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa.dilaporkan sampai dengan realisasi akhir Juni. Karena belanja ini sifatnya rutin bulanan jadi dianggap rampung perbulan saat dibayarkan.

Jadi bagaimana kaur dan kasi mengerjakan laporannya. Silahkan laporannya menggunakan Format DPA Format Rencana Kegiatan dan Anggaran seperti gambar 1 dibawah dan Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran seperti pada gambar 2.

Gambar 1

Gambar 2

Dengan selesainya kaur dan kasi mengerjakan kedua format tersebut sebenarnya bahan penyusunan laporan kepala desa atas realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama telah cukup. Tinggal menggabungkan seluruh laporan kaur dan kasi pada format laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama seperti format pada gambar dibawah.

Tinggal menggabungkan semua laporan dari kaur dan kasi. Isikan sesuai bidang, kegiatan dan belanja yang dilaporkan kaur dan kasi.

Walaupun ini sifatnya laporan tidak diperlukan bukti-bukti penunjang seperti pertanggung jawaban, namun bukti-bukti administrasi keuangan sesuai yang diatur dalam Permendagri ini dibuat dan dipergunakan sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Bagaimana kaur dan kasi mengerjakan RKA /Rencana Kerja Anggaran dan LRA /Laporan Realisasi Anggaran akan dibahas pada kesempatan lain.

Silahkan ikuti terus blog ini jika dirasa ada manfaatnya.
Sebelum diakhiri saya perlu menyimpulkan tulisan di atas :

KESIMPULAN :

  1. Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama paling lambat minggu ke dua bulan Juli setiap tahun anggaran berjalan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
  2. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disusun sebagai gabungan laporan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran.

Belum ada Komentar untuk "Laporan Realisasi APBDesa Semester I Sesuai Permendagri 20/2018"

Posting Komentar

Post Unggulan

PANDUAN LENGKAP MENYUSUN RAB (FORMAT RAB DESA)

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel