Tatakelola Administrasi Aset Desa

Semua aset desa, harus diadministrasikan dengan baik. Administrasi Aset Desa bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan aset desa. Sehingga dapat menunjang terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyaratan dan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat.

Administrasi Aset Desa merupakan bagian dari kegiatan penatakelolaan aset desa.

Penatakelolaan aset desa merupakan serangkaian kegiatan pengaturan, pegelolaan, pelaporan dan pengawasan aset desa. Pengelolaan aset desa tidak dapat dipisahkan atau diabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Bukankah setiap tahun desa melaksanakan APBDesa yang berdampak meningkatnya/bertambahnya aset desa ? dan bukankah setiap tahun aset desa yang sudah ada akan mengalami penyusutan ? So, pasti jawabannya "ya".

Administrasi aset desa merupakan rekaman tertulis yang mencatat peristiwa bertambah dan berkurangnya aset desa. Administrasi aset yang baik akan menggambarkan keadaan kekayaan desa yang sebenarnya. Dan merupakan bagian yang harus dilaporkan pada laporan pertanggung jawaban APBDesa semester akhir atau akhir tahun.

Tatakelola Aset Desa meliputi:
  1. Pengaturan Aset Desa;
  2. Pengelolaan Aset Desa:
  3. Pelaporan Aset Desa:
  4. Pengawasan Aset Desa:
Pengaturan Aset Desa

Pengaturan pengelolaan aset desa harus dituangkan dalam produk aturan yang mengikat semua warga. Di Desa pengaturan tersebut dituangkan dengan Peraturan Desa tentang Aset Desa. Diikuti Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagai peraturan pelaksananya.

Perdes aset desa sekurang-kurangnya memuat; jenis dan macam aset desa,fungsi/manfaat atau kegunaan aset desa. Atas aset desa tak bergerak seperti tanah harus jelas lokasi dan batas-batasnya serta legalitas suratnya. Tata cara pengelolaan, pengurusan dan tata administrasi pelaporan aset desa. Dan tidak kalah pentingya Perdes Aset Desa harus juga mengatur tata cara retensi aset desa yang tidak digunakan, rusak berat, hilang atau akan dihibahkan.

Rancangan Perdes aset desa wajib disampaikan ke Bupati melalui Camat untuk mendapatkan evaluasi dan masukan. Pastikan tidak ada pasal atau ayat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berhati-hatilah dalam menetapkan Perdes aset desa karena mengandung tanggung jawab dikemudian hari.

Kepala Desa karena jabatannya adalah pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa. Yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.

Karena banyaknya pekerjaan yang berkaitan dengan urusan tugas dan fungsi Kepala Desa, maka dalam melaksanakan kekuasaan mengelola aset desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. Sekretaris Desa karena jabatannya secara otomatis adalah Pembantu Pengelola Aset Desa. Selain itu juga dibantu salah satu perangkat desa sesuai bidang tugasnya sebagai petugas Pengurus Aset Desa.

Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan aset desa harus mengedepankan asas :

  1. Fungsional;
  2. Kepastian hukum;
  3. Tranparansi/keterbukaan
  4. Efisiensi;
  5. Akuntabilitas; dan
  6. Kepastian nilai.

Fungsional pengelolaan aset desa harus mengedepankan pemanfaatan fungsi aset desa untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyaratan dan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat. Dapat meningkatkan mutu hasil pelayanan dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa dalam mewujudkan masyarakat desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

Kepastian Hukum Pengelolaan aset desa harus mengedepankan kepastian hukum atas aset desa, harus sesuai ketentuan hukum /perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari perencanaan pengadaan aset, eksekusi pengadaan, inventarisasi, pelaporan dan pengawasannya harus sesuai ketentuan.

Transparansi Keterbukaan dalam penatakeloaan aset desa, sehingga masyarakat mengetahui dan mempunyai akses yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan mengawasi aset desa

Efisien pengelolan aset desa harus mengedepankan daya guna dan hasil guna dari aset desa. Aset desa dengan manfaat lebih besar biaya pemeliharaan/operasional kecil akan lebih efisien. Sebaliknya aset desa yang manfaatnya kecil atau tidak sepadan dengan biaya pemeliharaan yang besar dapat dikatakan tidak efisien. Penghapusan atas aset tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang tidak melanggar ketentuan.

Akuntabilitas asas perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan aset desa yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kepastian Nilai assa pengelolaan aset desa berdasarkan nilai objektif. Nilai aset yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara administrasi maupun phisik aset dimaksud.

Pelaporan Aset Desa

Laporan keadaan aset desa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dilaporkan dalam Peraturan Desa tentang Realisasi APBDesa semester akhir sebagai lampiran.

Petugas Pengurus Barang berkewajiban membuat daftar inventari barang. Dibuat dalam format KIB A aset berupa Tanah. KIB B aset berupa peralatan dan Mesin, KIB C aset berupa bangunan, KIB D untuk aset berupa Jalan, Irigasi dan jaringan, KIB E format untuk aset tetap lainnya, sedangkan KIB F untuk aset berupa konstruksi yang masih dalam pengerjaan.

Petugas pengurus barang juga berkewajiban membuat Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Desa (DHPBMD) hasil pengadaan melalui APBDesa, setiap akhir tahun

Membuat rekapitulasi daftar aset, membuat laporan daftar pengurangan aset/reklas masing-masing KIB. dan masih banyak lagi form laporan yang harus dibuat petugas pengurus barang. Silahkan pelajari secara tekun dan mendalam lagi.

Sekretaris Desa sebagai pembantu pengelola aset desa berkewajiban meverifikasi laporan yang dibuat oleh petugas pengurus barang. Memastikan kebenaran laporan dan keakuratan laporan aset. Memberikan arahan dan petunjuk untuk perbaikan apabila ada kesalahan. Serta menyampaikan laporan kepada Kepala Desa setelah menandatangani sebagai bukti laporan telah diverifikasi

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa dapat mengesahkan laporan aset desa setelah memastikan semuanya dibuat dengan benar

Pengawasan Aset Desa

Pengawasan terhadap aset desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dilakukan juga oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mempunyai peran aktif turut mengawasi aset desa.

1 Komentar untuk "Tatakelola Administrasi Aset Desa"

Post Unggulan

PANDUAN LENGKAP MENYUSUN RAB (FORMAT RAB DESA)

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel