Contoh LPJ Dana Desa (Dilengkapi Format Baku)

Tulisan ini seputar cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa. Dilengkapi dengan format yang sudah dibakukan. Laporan pertanggungjawaban merupakan administrasi yang wajib dibuat oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Admin mengambil kasus kegiatan pengaspalan jalan dengan hotmix dan penambalan di Desa Astina Kecamatan Kurawa. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana tertuang pada RKPDesa dan APBDesa sebesar Rp. 356.963.600,-.

TPK segera mempelajari RAB setelah menerima Surat Perintah Kerja (SPK). Contoh RAB yang akan dilaksanakan TPK sebagai anggap berikut :

Didalam RAB terdapat jenis pengadaan barang dan jasa. TPK harus paham betul ketentuan pengadaan barang jasa. Setiap pengadaan barang jasa harus mengikuti ketentuan, dicatat dan diadministrasikn dengan baik. Secara umum pengadaan barang dan jasa di Desa diatur sebagai berikut :

  • Pengadaan barang dan jasa (barjas) di bawah 50.000.000,- TPK dapat belanja langsung.
  • Pengadaan barjas dengan nilai Rp. 50- Rp. 200 juta, TPK mengadakan penawaran cukup dengan satu penyedia barjas (toko/ suplayer).
  • Untuk pengadaan barang dan jasa lebih dari 200 juta TPK mengadakan penawaran terhadap 2 toko/suplier.
  • Untuk mendapatkan pemahaman lebih jelasnya tentang pengadaan barjas silakan baca ketentuan yang mengatur pengadaan barang dan jasa di desa.

Silakan pelajari Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa ( Bagi yang belum memiliki SILKAN DOWNLOAD Perka LKPP 13/2013)

Setiap Kabupaten menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Silahkan mengacu pada Perbup dalam setiap tahapan yang dilaksanakan untuk pengadaan Barjas.

Kita perhatikan pada contoh RAB, terdapat belanja di atas 200 juta. Yaitu untuk pengadaan Hotmix sebesar RP. 270.327.600,-. Pengadaannya Hotmix harus melalui penawaran terhadap 2 toko/suplier.

Cara penawaran dan administrasi yang harus dibuat silakan baca artikel tentang Contoh Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Berikut di bawah ini contoh realisasi RAB LPJ Dana Desa:

Supaya tulisan ini tidak terlalu panjang dan mungkin membosankan, yang membutuhkan contoh LPJ Dana Desa silahkan download saja. Contoh loporan pertanggungjawaban dapat diunduh dalam format MS excel dan Word. Semoga bermanfaat.

  1. Silakan unduh Contoh LPJ DD 2016 Fomat Excel

  2. Silakan unduh Contoh Penawaran Barang & Jasa di Desa Format Word

31 Komentar untuk "Contoh LPJ Dana Desa (Dilengkapi Format Baku)"

  1. kalau saya perhatikan, pengajuan SPPnya memakai SPP Panjar ya? Apakah panjar total (semua dananya) diperbolehkan? setahu saya panjar diberikan dgn porsi sebagian-sebagian. maaf kalau saya salah...

    BalasHapus
  2. Yang anda sampaikan benar sekali, seharusnya bendahara mengeluarkan uang sesuai kebutuhan/progres kemajuan kegiatan.Dan pada saat pengajuan SPP, pengadaan barang dan jasa sebaiknya sudah dilaksanakan oleh TPK. Artinya setiap belanja barang dengan cara pembayaran ditempat atau barang dikirim dahulu pembayaran kemudian, begitupun jasa/HOK.Tentunya ini akan memudahkan verifikasi bukti belanja oleh Sekdes/PTPKD. terimakasih masukannya.

    BalasHapus
  3. Bagaimana kalau hanya material nya berupa batu atau pasir yang nilainya diatas 50 juta, sementara didesa setempat memiliki sumber daya alam batu atau pasir dan bisa diusahakan oleh tpk tanpa melalui suplier?? Sedangkan kita tahu sesuai dengan lkpp no.22 tahun 2015 pada Bab 1 point D bagian e. Jelas mengutamakan prinsip gotong royong, intinya peyediaan tenaga kerja lokal. Mohon pencerahannya pak. Tks.

    BalasHapus
  4. Untuk yang diatas 50 juta s.d 200 juta TPK melakukan penawaran dengan penyedia baik toko maupun masyarakat. Intinya boleh penunjukan dengan satu toko/suplayer/masyarakat.Hanya perlu dilengkapi administrasi penawaran dan kesepakatan harga berdasarkan spek barang yang jelas. Betul harus mengutamakan potensi SDA maupun SDM yang ada.

    BalasHapus
  5. apa berbedaan antara format LPJ Alokasi Dana Desa dengan LPJ Dana Desa...?
    mohon penjelasannya pak..

    BalasHapus
  6. Sangat Membantu Pengisian Pelaporan Pertanggung Jawaban APBDesa.......

    Terimaksih

    BalasHapus
  7. Desa saya belum adanya TPK bingung mau buat seperti apa bentuknya

    BalasHapus
  8. Mau tanya pak. Bagaimana pelaporan kegiatan sedangkan DD 2016 tahap 2 masuk kas desa tanggal 30 desember? Apakah transaksi SPp dibuat di tahun 2016 atau 2017? Nota2 pembelian barang juga gimana? Apa dibuat di 2016 atau 2017

    BalasHapus
  9. Mau tanya pak ya. Untuk penanggalan transaksi pembelian barang2 di nota pembelian maupun pengajuan SPP di tahun 2016 sedangkan DD tahap 2 2016 masuk kas desa tanggal 30 desember

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kejadian tersebut hampir umum di kabupaten se Indonesia. Dalam kasus tersebut harusnya dana DD tahap 2 menjadi SILPA APBDesa tahun 2016 dan hanya digunakan setelah APBDesa 2017 disyahkan. Bukankah tidak mungkin membelanjakan DD dalam satu hari ?
      Namun demikian karena desa tidak melaksanakan kegiatan dengan sisten PANJAR, artinya setiap pengadaan barang dan jasa di desa harus dikerjakan dulu baru setelah pekerjaan dianggap lengkap dan baik dilakukan pembayaran. Dalam kasus tersebut apabila pekerjaan benar benar telah selesai dikerjakan, tanggal nota sesuai tanggal belanja sebelum 30 Desember dan pembayaranya sekaligus pada tanggal 30/31 Desember.

      Hapus
  10. tepat sekali pak admin... untuk kasus keterlambatan pencairan dana desa diatas mirip skali dgn di daerah kami di kabupaten buton selatan. langkah2 yg kami ambil juga sama dgn diatas, yaitu jauh hari sebelum pencairan kami telah melaksanakan seluruh kegiatan seperti pengadaan barang, penyelesaian pkerjaan. dan sisanya tinggal menunggu waktu pencairan yg kemudian dibayar lunas sekaligus... untuk contoh kongkretnya jika menggunakan sistem SPJ seperti di Buton Selatan. yakni 1. Kwitansi/Tanda Bukti Kas 2. Nota Pesanan/Surat Pesanan 3. Faktur 4. Berita Acara Pemeriksaan Barang 5. Berita Acara Serah Terima Barang...
    Karena kegiatan sudah dilakukan sebelum pencairan, maka penanggalannya pun sebelum pencairan. sehingga Nota Pesanan, Faktur dan Berita Acara diatas sudah pasti penanggalannya sebelum pencairan atau mendahului kwitansi/tanda bukti kas. Maka pada saat pencairan, tinggal dibayar lunas melalui kwitansi/tanda bukti kas....

    BalasHapus
  11. Terima kasih min infonya...
    salam sukses selalu...

    BalasHapus
  12. bagaimana kalau kita bikin grup di facebook.??
    kalau usulan saya ini bisa dipakai, jangan lupa masuki saya di grup itu.???
    soalnya menurut saya, kalau di grup lebih enak, setiap hari kita bisa liat status teman di seuruh indonesia.

    BalasHapus
  13. makasih min buat infonya.....
    beranfaat sekai.....

    BalasHapus
  14. sangat
    sangat
    sangat
    sangat
    sangat
    sangat
    sangat
    sangat
    sangat
    sangat
    10000x membantu......

    BalasHapus
  15. Terimakasih tanggapannya, saya termasuk yang jarang FB-kan ngeblogpun angin-anginan. Usulannya bagus juga, namun saya perlu persiapkan dulu. Sampai nanti.. Trims

    BalasHapus
  16. Terimakasi admin semuanya smoga bermanfaat..hanya allah yg mmbalasnya..dan smoga desa kita maju

    BalasHapus
  17. Artikelnya sangat membantu
    Saya mau tanya soal RAB apakah di RAB untuk PPN langsung dicantumkan gak ya?

    BalasHapus
  18. Tidak boleh, untuk jelasnya Silakan kunjungi link di bawah untuk mengetahui panduan menyusun RAB
    http://format-lengkap-administrasi-desa.blogspot.co.id/2016/10/panduan-lengkap-menyusun-rab-format-rab.html

    BalasHapus
  19. Pak mohon di bantu apakah sama pembuayan spj insfra struktur dg peltihan boga..kalo ada bedanya zaya mohon di jelaskan

    BalasHapus
  20. Prinsip SPJ sama hanya yang membedakan item belanja dan jenis pajak (PPN/PPH). Pada SPJ infrastruktur belanja akan mengakibatkan terbentuknya barang modal(barang yang manfaatnya lebih dati satu tahun). Pada belanja pelatihan hanya belanja barang jasa habis pakai. Pada kegiatan pelatihan yang perlu di SPJ-kan diantaranya:
    1. Honor narasumber (lengkapi dg bukti materi dan Pph 21).
    2. Mamin peserta (lengkapi dg Pph 21 dan pajak daerah jika di atur)
    3. Uang saku peserta jika dianggarkan (potong Pph 21)
    4. Pengadaan binner, dokumentasi, alat praktek pelatihan termasuk cinderamata bisa dianggarkan (harus diperhatikan pajaknya Ppn/Pph 22).
    5. jangan lupa daftarhadir, dan penerimaan uang saku dan penerimaan bahan pelatihan.
    Hanya itu yang dapat dijelaskan.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pak apakah bs di buat paket misal dana setelah di kurangi transport trs pembelian inventaris dan pajak di bentuk paket semisal dana setelah yg sy sebut diatas tadi jd sebuah paket misal 12 jt di bagi 20 org peserta

      Hapus
    2. Penerimaan bahan pelatihan ini apa yg berupa bahan yg akan di prakrekkan..spt te.tmpat kami kmrn itu bumbu dll

      Hapus
  21. Belanja kegiatan tidak boleh dimasukan dalam satu item belanja (paket), selain tidak dibenarkan juga akan menyulitkan peng-SPJ-annya. Dalam kasus yang disebutkan "Belanja bahan pelatihan" & "Bumbu" keduanya termasuk belanja barang/jasa habis pakai. Bedanya bahan pelatihan diterimakan kepada peserta (misalnya tas, buku ballpen, foto copy materi dll). Bukti SPJnya berupa tanda terima bahan pelatihan ditambah nota dan kwitansi pembelajaannya.
    Sedangkan "bumbu" tidak diserahkan kepeserta jadi SPJnya cukup dng nota & kwitansi belanja.
    Mungkin dapat menambah pengetahuan(sebagai referensi)silahkan baca Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

    BalasHapus
  22. Pak admin dimana kami bisa minta salinan Rab desa??? Sebab kami semenjak mulai kluar dana desa Pak kadesnya sepertinya sengaja sembunyikan Rab tersebut... kami sebagai masyarakat jadi penasaran... mohon arahannya Pak

    BalasHapus
  23. Pak.Mau tanya,Ada pekerjaan Rabat beton,diplank pekerjaannya ada Tulisan"biaya Umum.biaya Umum ini apa sbnarnya ya pak?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Biaya umum dapat berupa biaya administrasi: (Biaya disain gambar/RAB, biaya penyelenggaraan/administrasi lelang, jasa konsultan/tenaga teknis apabila pekerjaan diharuskan menggunakan konsultan , dll)

      Hapus
  24. ok punya ini bos.. ijin sedot ya buat evaluasi..

    BalasHapus

Post Unggulan

PANDUAN LENGKAP MENYUSUN RAB (FORMAT RAB DESA)

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel