Skip to main content

Contoh LPJ Dana Desa (Dilengkapi Format Baku)

Contoh LPJ DD 2016 (format Excel & Word) 

Berikut ini admin coba mengulas cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa. Dilengkapi dengan format yang sudah dibakukan. LPJ ini merupakan administrasi yang wajib dibuat oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
Admin mengambil kasus kegiatan pengaspalan jalan dengan hotmix dan penambalan di Desa Astina Kecamatan Kurawa. Adapun Rencana Anggaran Biaya sesuai RKPDesa dan APBDesa  sebesar Rp. 356.963.600,-.
Segera setelah TPK menerima Surat Perintah Kerja (SPK) mencermati dan mempelajari RAB. Sebagai contoh RAB yang akan dilaksanakan TPK sebagai berikut :




Perlu diperhatikan sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di desa.
Untuk pengadaan barang dan jasa di bawah 50.000.000,- TPK dapat belanja langsung.
Untuk pengadaan barang dan jasa 50-200 juta, TPK mengadakan penawaran dengan satu toko/ suplayer.
Untuk pengadaan barang dan jasa lebih dari 200 juta TPK mengadakan penawaran terhadap 2 toko/suplier.
Untuk lebih jelasnya silakan baca ketentuan yang mengatur pengadaan barang dan jasa di desa.
Silakan  pelajari Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa ( Bagi yang belum memiliki SILKAN DOWNLOAD Perka LKPP 13/2013)
Peraturan Bupati yang mengatur Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Contoh di Kabupaten Majalengka diatur dengan Perbup Nomor 15/2015, belum punya perbupnya SILAKAN DOWNLOAD Perbup 15/2015, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III)
Kembali ke RAB, karena ada belanja di atas 200 juta untuk pengadaan Hotmix yaitu sebesar RP. 270.327.600,- maka pengadaannya harus melalui penawaran terhadap 2 toko/suplier.
Bagaimana mekanisme penawaran dan administrasi yang harus dibuat silakan baca artikel tentang Contoh Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Berikut di bawah ini contoh LPJ Dana Desa sesuai RAB di atas :


Baiklah untuk lebih jelas dan lengkap Contoh LPJ sebagaimana diterangkan di atas dapat diunduh  dalam format Xcel dan Word..
  1. Silakan unduh Gratis Contoh LPJ DD 2016 Fomat Excel

  2. Silakan unduh Gratis Contoh Penawaran Barang & Jasa di Desa Format Word

Comments

  1. kalau saya perhatikan, pengajuan SPPnya memakai SPP Panjar ya? Apakah panjar total (semua dananya) diperbolehkan? setahu saya panjar diberikan dgn porsi sebagian-sebagian. maaf kalau saya salah...

    ReplyDelete
  2. Yang anda sampaikan benar sekali, seharusnya bendahara mengeluarkan uang sesuai kebutuhan/progres kemajuan kegiatan.Dan pada saat pengajuan SPP, pengadaan barang dan jasa sebaiknya sudah dilaksanakan oleh TPK. Artinya setiap belanja barang dengan cara pembayaran ditempat atau barang dikirim dahulu pembayaran kemudian, begitupun jasa/HOK.Tentunya ini akan memudahkan verifikasi bukti belanja oleh Sekdes/PTPKD. terimakasih masukannya.

    ReplyDelete
  3. Bagaimana kalau hanya material nya berupa batu atau pasir yang nilainya diatas 50 juta, sementara didesa setempat memiliki sumber daya alam batu atau pasir dan bisa diusahakan oleh tpk tanpa melalui suplier?? Sedangkan kita tahu sesuai dengan lkpp no.22 tahun 2015 pada Bab 1 point D bagian e. Jelas mengutamakan prinsip gotong royong, intinya peyediaan tenaga kerja lokal. Mohon pencerahannya pak. Tks.

    ReplyDelete
  4. Untuk yang diatas 50 juta s.d 200 juta TPK melakukan penawaran dengan penyedia baik toko maupun masyarakat. Intinya boleh penunjukan dengan satu toko/suplayer/masyarakat.Hanya perlu dilengkapi administrasi penawaran dan kesepakatan harga berdasarkan spek barang yang jelas. Betul harus mengutamakan potensi SDA maupun SDM yang ada.

    ReplyDelete
  5. apa berbedaan antara format LPJ Alokasi Dana Desa dengan LPJ Dana Desa...?
    mohon penjelasannya pak..

    ReplyDelete
  6. Sangat Membantu Pengisian Pelaporan Pertanggung Jawaban APBDesa.......

    Terimaksih

    ReplyDelete
  7. Desa saya belum adanya TPK bingung mau buat seperti apa bentuknya

    ReplyDelete
  8. Mau tanya pak. Bagaimana pelaporan kegiatan sedangkan DD 2016 tahap 2 masuk kas desa tanggal 30 desember? Apakah transaksi SPp dibuat di tahun 2016 atau 2017? Nota2 pembelian barang juga gimana? Apa dibuat di 2016 atau 2017

    ReplyDelete
  9. Mau tanya pak ya. Untuk penanggalan transaksi pembelian barang2 di nota pembelian maupun pengajuan SPP di tahun 2016 sedangkan DD tahap 2 2016 masuk kas desa tanggal 30 desember

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kejadian tersebut hampir umum di kabupaten se Indonesia. Dalam kasus tersebut harusnya dana DD tahap 2 menjadi SILPA APBDesa tahun 2016 dan hanya digunakan setelah APBDesa 2017 disyahkan. Bukankah tidak mungkin membelanjakan DD dalam satu hari ?
      Namun demikian karena desa tidak melaksanakan kegiatan dengan sisten PANJAR, artinya setiap pengadaan barang dan jasa di desa harus dikerjakan dulu baru setelah pekerjaan dianggap lengkap dan baik dilakukan pembayaran. Dalam kasus tersebut apabila pekerjaan benar benar telah selesai dikerjakan, tanggal nota sesuai tanggal belanja sebelum 30 Desember dan pembayaranya sekaligus pada tanggal 30/31 Desember.

      Delete
  10. tepat sekali pak admin... untuk kasus keterlambatan pencairan dana desa diatas mirip skali dgn di daerah kami di kabupaten buton selatan. langkah2 yg kami ambil juga sama dgn diatas, yaitu jauh hari sebelum pencairan kami telah melaksanakan seluruh kegiatan seperti pengadaan barang, penyelesaian pkerjaan. dan sisanya tinggal menunggu waktu pencairan yg kemudian dibayar lunas sekaligus... untuk contoh kongkretnya jika menggunakan sistem SPJ seperti di Buton Selatan. yakni 1. Kwitansi/Tanda Bukti Kas 2. Nota Pesanan/Surat Pesanan 3. Faktur 4. Berita Acara Pemeriksaan Barang 5. Berita Acara Serah Terima Barang...
    Karena kegiatan sudah dilakukan sebelum pencairan, maka penanggalannya pun sebelum pencairan. sehingga Nota Pesanan, Faktur dan Berita Acara diatas sudah pasti penanggalannya sebelum pencairan atau mendahului kwitansi/tanda bukti kas. Maka pada saat pencairan, tinggal dibayar lunas melalui kwitansi/tanda bukti kas....

    ReplyDelete
  11. Terima kasih min infonya...
    salam sukses selalu...

    ReplyDelete
  12. bagaimana kalau kita bikin grup di facebook.??
    kalau usulan saya ini bisa dipakai, jangan lupa masuki saya di grup itu.???
    soalnya menurut saya, kalau di grup lebih enak, setiap hari kita bisa liat status teman di seuruh indonesia.

    ReplyDelete
  13. makasih min buat infonya.....
    beranfaat sekai.....

    ReplyDelete
  14. sangat
    sangat
    sangat
    sangat
    sangat
    sangat
    sangat
    sangat
    sangat
    sangat
    10000x membantu......

    ReplyDelete
  15. Terimakasih tanggapannya, saya termasuk yang jarang FB-kan ngeblogpun angin-anginan. Usulannya bagus juga, namun saya perlu persiapkan dulu. Sampai nanti.. Trims

    ReplyDelete
  16. Terimakasi admin semuanya smoga bermanfaat..hanya allah yg mmbalasnya..dan smoga desa kita maju

    ReplyDelete
  17. Artikelnya sangat membantu
    Saya mau tanya soal RAB apakah di RAB untuk PPN langsung dicantumkan gak ya?

    ReplyDelete
  18. Tidak boleh, untuk jelasnya Silakan kunjungi link di bawah untuk mengetahui panduan menyusun RAB
    http://format-lengkap-administrasi-desa.blogspot.co.id/2016/10/panduan-lengkap-menyusun-rab-format-rab.html

    ReplyDelete
  19. Pak mohon di bantu apakah sama pembuayan spj insfra struktur dg peltihan boga..kalo ada bedanya zaya mohon di jelaskan

    ReplyDelete
  20. Prinsip SPJ sama hanya yang membedakan item belanja dan jenis pajak (PPN/PPH). Pada SPJ infrastruktur belanja akan mengakibatkan terbentuknya barang modal(barang yang manfaatnya lebih dati satu tahun). Pada belanja pelatihan hanya belanja barang jasa habis pakai. Pada kegiatan pelatihan yang perlu di SPJ-kan diantaranya:
    1. Honor narasumber (lengkapi dg bukti materi dan Pph 21).
    2. Mamin peserta (lengkapi dg Pph 21 dan pajak daerah jika di atur)
    3. Uang saku peserta jika dianggarkan (potong Pph 21)
    4. Pengadaan binner, dokumentasi, alat praktek pelatihan termasuk cinderamata bisa dianggarkan (harus diperhatikan pajaknya Ppn/Pph 22).
    5. jangan lupa daftarhadir, dan penerimaan uang saku dan penerimaan bahan pelatihan.
    Hanya itu yang dapat dijelaskan.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Pak apakah bs di buat paket misal dana setelah di kurangi transport trs pembelian inventaris dan pajak di bentuk paket semisal dana setelah yg sy sebut diatas tadi jd sebuah paket misal 12 jt di bagi 20 org peserta

      Delete
    2. Penerimaan bahan pelatihan ini apa yg berupa bahan yg akan di prakrekkan..spt te.tmpat kami kmrn itu bumbu dll

      Delete
  21. Belanja kegiatan tidak boleh dimasukan dalam satu item belanja (paket), selain tidak dibenarkan juga akan menyulitkan peng-SPJ-annya. Dalam kasus yang disebutkan "Belanja bahan pelatihan" & "Bumbu" keduanya termasuk belanja barang/jasa habis pakai. Bedanya bahan pelatihan diterimakan kepada peserta (misalnya tas, buku ballpen, foto copy materi dll). Bukti SPJnya berupa tanda terima bahan pelatihan ditambah nota dan kwitansi pembelajaannya.
    Sedangkan "bumbu" tidak diserahkan kepeserta jadi SPJnya cukup dng nota & kwitansi belanja.
    Mungkin dapat menambah pengetahuan(sebagai referensi)silahkan baca Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

    ReplyDelete
  22. Pak admin dimana kami bisa minta salinan Rab desa??? Sebab kami semenjak mulai kluar dana desa Pak kadesnya sepertinya sengaja sembunyikan Rab tersebut... kami sebagai masyarakat jadi penasaran... mohon arahannya Pak

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

FORMAT BARU ADMINISTRASI DESA (PERMENDAGRI 47/2016)

Administrasi Desa Format Baru  Ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Desa diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa. Dengan diberlakukannya Permendagri tersebut, Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan peraturan pelaksannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Bagaimana mengelola dan seperti apa fomat yang diberlakukan dalam Permendagri 47/2016 ?
Silakan simak penjelasannya !
Disertai Bonus download gratis Permendagri dan contoh format dibagian akhir tulisan.
Silakan baca sampai tuntas !
Penyelenggaraan Administrasi Desa Kepala Desa berwenang menyelenggarakan Administrasi Desa. Kepala Desa melaksanakan administrasi desa dibantu Aparat Desa. Administrasi Desa diilaksanakan dalam rangka :
Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembinaan masyarakat, dan
Pemeberdayaan Masyarakat
Administrasi Desa meliputi :
Administrasi UmumAdministrasi PendudukAdministrasi KeuanganAdministrasi PembangunanAdministrasi La…

LAPORAN KEPALA DESA FORMAT BARU 2016

Laporan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri 46/2016 Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
Apa saja dan bagaimana Laporan Kepala Desa dibuat ?
Silakan simak tuntas penjelasannya !
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
Setiap tahun Kepala Desa wajib membuat :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; danInformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.(Permendagri 46/2016 BAB II pasal 2) LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan k…

Sistematika LPJ Dana Desa (Format Baku & Contoh lengkap)

LPJ DANA DESA FORMAT BAKU BERIKUT CONTOH Pada tulisan ini admin akan mengupas tuntas penyusunan LPJ Dana Desa. Tulisan ini akan membimbing penyusunan LPJ dari mulai membuat jilid, isi laporan sampai lampiran-lampiran yang diperlukan. Format yang digunakan merupakan format baku mengacu pada aturan terkini. Sekaligus disertai contoh LPJ Dana Desa lembar demi lembar.
Laporan Penggunaan Dana Desa merupakan laporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota. Hakekatnya adalah laporan Bendahara Desa dan Tim Pelaksanan Kegiatan Dana Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Anggaran Desa sesuai APBDesa.
Jadi LPJ Dana Desa terdiri dari Laporan Bendahara Desa dilampiri Laporan Pelaksanaan kegiatan Dana Desa dari TPK.
Untuk memudahkan sistematika laporan dapat disusun sebagai berikut :
Sistematika LPJ ADD Jilid
Kata Pengantar
Daftar Isi
Surat Pengantar Kepala Desa
Pendahuluan
I.    Laporan Keuangan Desa
1.    Laporan Realisasi Penggunaan Dana
2.    Buku Kas Umum
3.    Lampiran BKU (S…

Format Profill Desa Lengkap (Download)

Profil Desa/Kelurahan Desa dan kelurahan wajib mengisi data profil desa setiap tahun. Profil Desa menggambarkan keadaan desa secara utuh dan menyeluruh. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan kemajuan Desa dan Kelurahan.
Dasasr Hukum Penyusunan Profil Desa :
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
Surat Mendagri 414.3/316/PMD tanggal 7 Februari 2013 tentang sistem pendataan Profil Desa/Kelurahan.
Pengisian Profil Desa dilakukan secara online dengan mengunjungi website Kementrian Dalam Negeri http//www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id.

Contoh Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa

Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Dasar hukum pengadaan barang dan jasa di desa mengacu kepada  :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
Bahwa tata cara pengadaan barang oleh Tim Pengelola Kegiatan terdapat 3 (tiga) Kriteria.
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan sebagai berikut :
A.    Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasaPembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1. dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis  dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia  barang/jasa  untuk  memperoleh  harga yang lebih murah;Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, fa…

LPPD Akhir Tahun Anggaran (Format Permendagri 46/2016)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Setiap Akhir tahun Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD.
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
1.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
2.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
3.    Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
4.    Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Berikut ini sistematika Penyusunan LPPD Akhit Tahun Anggaran berdasarkan ketentuan baru yang diatur Dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa…

Copy Lengkap Contoh SK Kepala Desa

Surat Keputusan Kepala Desa merupakan salah satu produk administrasi desa. Dalam melaksanakan produk hukum desa (Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa), Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Desa.
Surat Keputusan Kepala Desa merupakan naskah dinas yang dikeluarkan Pemerintah Desa. Karenannya bentuk dan format telah diatur. Berikut contoh berbagai Surat Keputusan Kepala Desa. Dapat di-download dengan mudah dan gratis.
Kami upload dalam bentuk word, agar mudah di edit dan disesuaikan dengan kondisi anda.

Berikut berbagai SK Kepala Desa yang dapat anda download :
SK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Download disini
SK RT. Download disiniSK Tim Penyusun RPJMDes DownloadSK Tim Penyusun RKPDes Down LoadSK Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) DownloadSK Posyandu Down loadSK BKD Down loadSK UP2K Down loadSK MCK Komunal DownloadSK TPK DownloadSK Bendahara Download  ....

SEJARAH UU DESA TAHUN 1948-2016

9 Peraturan Perundang-Undangan Desa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Desa telah mengalami perubahan dari waktu-ke waktu. Sembilan kali berganti sejak tahun 1948 hingga 2016. Sekedar bahan pengetahuan dapat disebutkan dibawah ini :
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomo1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terbentukanya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah RI.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PANDUAN LENGKAP MENYUSUN RAB (FORMAT RAB DESA)

Cara Menghitung RAB Cara menghitung rencana anggaran biaya atau disingkat RAB bisa dilakukan dengan  dua cara.
Cara Pertama  Menggunakan perhitungan  m2 (meter persegi) atau m3 (meter kubik). Cara ini memiliki kelebihan dapat dilakukan dengan cepat mudah, tidak membutuhkan banyak waktu dan pemikiran untuk mengumpulkan data dan tanpa harus membaca gambar (praktis). Namun kelemahannya tidak akurat dan tidak dapat diketahui kebutuhan  bahan, alat dan kebutuhan pekerja yang sebenarnya. Cara ini hanya untuk menghitung perkiraan  biaya kasar.
Perhitungan RAB Cara Pertama ini cukup dengan mengetahui volume pekerjaan yang akan dikerjakan dan harga satuan pekerjaan per m2/m3. Untuk mengetahui biaya yang diperlukan cukup dengan mengalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan  per m2/m3.
Misalkan kita hendak membangun rumah sederhana ukuran rumah yang akan dibangun panjang  10 meter dan lebar 7 meter.  Harga satuan per m2 rumah sederhana di Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 1.500.000. …