Skip to main content

FORMAT BUKU ADMINISTRASI SEKDES

Administrasi Sekretaris Desa sesuai Permendagri 47/2016

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa berwenang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa. Pelaksanaannya di dukung oleh Aparatur pelaksanan (Perangkat Desa sesuai Tugas Pokok Fungsinya).
Setiap kegiatan desa harus diadministrasikan dengan baik. Perangkat Desa sebagai unsur  pembantu kepala desa wajib melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 
Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.
Secara umum Administrasi Desa dikelompokan kedalam 4 (empat) kelompok. Sebagaimana terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
  1. Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.
  2. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk.
  3. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.
  4. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.
Selaian keempat kelompok tersebut Permendagri 47/2016 menyebutkan adanya Buku Administrasi lainnya.
Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Buku Administrasi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Buku Administrasi Lainnya
Administrasi Lainnya  meliputi:
  1. Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa;
  2. Kegiatan musyawarah Desa dalam buku  musyawarah Desa; dan
  3. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.
Pendataan kegiatan dan tata cara pengisian buku Administrasi lainnyaditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
Nah sambil menunggu Peraturan Bupati/ walikota yang mengatur Administrasi Pemerintahan Desa, ada baiknya kita simak lampiran Permendagri 47/2016 yang berisi contoh format dan cara pengisian Buku Administrasi Desa.
Pada kesempatan ini akan menyajikan Buku Administrasi Desa yang harus dikerjakan oleh Sekretaris Desa.

Administrasi Umum

Buku Adminstrasi Desa yang berkaitan dengan Administrasi Umum.
Terdiri dari :
  1. Buku Peraturan Di Desa;
  2. Buku Keputusan Kepala Desa;
  3. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
  4. Buku Aparat Pemerintah Desa;
  5. Buku Tanah Kas Desa;
  6. Buku Tanah di Desa;
  7. Buku Agenda;
  8. Buku Ekspedisi; dan
  9. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.

Format Buku dan Cara Pengisian Buku Administrasi Umum

A.1 Buku peraturan Desa

Buku Format Peraturan Desa

Cara Pengisian Buku Peraturan Desa

Kolom 1:    Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama  atau Peraturan Kepala Desa yang dicatat.
Kolom 2:    Diisi dengan jenis peraturan di Desa yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama  atau Peraturan Kepala Desa
Kolom 3:    Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun ditetapkannya  Peraturan Desa, Peraturan Bersama  Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa.
Kolom 4:    Diisi dengan judul/penamaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama  Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa.
Kolom 5:    Diisi secara jelas dan singkat tentang materi pokok pada Peraturan Desa, Peraturan Bersama  Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan
Kolom 6:    Diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun dari kesepakatan pemerintah desa dan BPD (khusus untuk peraturan Desa)
Kolom 7:    Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun pelaporan kepada Bupati/Walikota.
Kolom 8:    Diisi dengan tanggal dan  nomor sesuai dengan diundangkannya dalam lembaran desa.
Kolom 9    Diisi dengan tanggal dan  nomor sesuai dengan diundangkannya dalam Berita Desa
Kolom 10:    Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

A.2 Buku Keputusan Kepala Desa

Format Buku Keputusan Kepala Desa

Cara Pengisian Buku Keputusan Kepala Desa

Kolom 1:    Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya Keputusan Kepala Desa yang dicatat.
Kolom 2:    Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun dari Keputusan Kepala Desa.
Kolom 3:    Diisi dengan judul/penamaan keputusan Kepala Desa.
Kolom 4:    Diisi secara jelas dan singkat tentang materi pokok pada Keputusan Kepala Desa yang dicatat
Kolom 5:    Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun pelaporan kepada Bupati/Walikota.
Kolom 6:    Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

A.3 Buku Inventaris dan Kekayaan Desa

Format Buku Inventaris dan Kekayaan Desa


Cara Pengisian Buku Inventaris dan Kekayaan Desa

Kolom 1:    Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah/jenis inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Desa
Kolom 2:    Diisi dengan jenis barang/bangunan yang merupakan inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Desa
Kolom 3:    Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dibeli atau dibiayai sendiri oleh Pemerintah Desa
Kolom 4:    Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah
Kolom 5:    Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi
Kolom 6:    Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kab./Kota
Kolom 7:    Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari sumbangan
Kolom 8:    Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik
Kolom 9:    Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan rusak
Kolom 10:    Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dihapus karena rusak
Kolom 11:    Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena dijual
Kolom 12:    Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena disumbangkan
Kolom 13:    Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penghapusan
Kolom 14:    Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan baik
Kolom 15:    Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan rusak
Kolom 16:    Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

A.4 Buku Aparat Pemerintah Desa

Format Buku Aparat Pemerintah Desa


Cara Pengisian Buku Aparat Pemerintah Desa

Kolom 1:    Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah Aparat Pemerintahan Desa termasuk anggota BPD.
Kolom 2:    Diisi dengan nama lengkap.
Kolom 3:    Diisi dengan Nomor Induk Aparat Pemerintah Desa bagi perangkat desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
Kolom 4:    Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi aparat Pemerintahan Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
Kolom 5:    Diisi dengan jenis kelamin, L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan).
Kolom 6:    Diisi dengan tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran.
Kolom 7:    Diisi sesuai dengan Agama dan Kepercayaan.
Kolom 8:    Diisi dengan pangkat/golongan aparat desa bagi Pegawai Negeri Sipil.
Kolom 9:    Diisi dengan nama jabatan masing-masing Perangkat Desa dan anggota BPD.
Kolom 10:    Diisi dengan pendidikan formal terakhir.
Kolom 11:    Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan perangkat desa dan anggota BPD.
Kolom 12:    Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian.
Kolom 13:    Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

A.5 Buku Tanah Kas Desa

Format Buku Tanah Kas Desa


Cara Pengisian Format Buku Tanah Kas Desa

Kolom 1:    Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah tanah kas Desa
Kolom 2:    Diisi dengan asal tanah kas Desa.
Kolom 3:    Diisi dengan nomor sertifikat, atau buku Letter C, atau Persil.
Kolom 4:    Diisi dengan luas tanah kas Desa dalam meter persegi (M2).
Kolom 5:    Diisi dengan kelas tanah kas Desa (SI, DI, dan sebagainya).
Kolom 6:    Diisi dengan luas tanah kas Desa yang perolehannya dibeli atas biaya Pemerintah Desa.
Kolom 7:    Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan Pemerintah.
Kolom 8:    Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi.
Kolom 9:    Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Kolom 10:    Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan lainnya.
Kolom 11:    Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun perolehan tanah kas Desa.
Kolom 12:    Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis sawah.
Kolom 13:    Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tegalan.
Kolom 14:    Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis kebun.
Kolom 15:    Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tambak/kolam.
Kolom 16:    Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tanah kering/darat.
Kolom 17:    Diisi dengan luas tanah kas Desa yang sudah ada patok tanda batas.
Kolom 18:    Diisi dengan luas tanah kas Desa yang belum ada patok tanda batas.
Kolom 19:    Diisi dengan luas tanah kas Desa yang sudah ada papan nama.
Kolom 20:    Diisi dengan luas tanah kas Desa yang belum ada papan nama.
Kolom 21:    Diisi dengan nama lokasi tanah kas Desa.
Kolom 22:    Diisi sesuai peruntukan/pemanfaatan tanah kas Desa.
Kolom 23    Diisi setiap terjadi mutasi tanah kas Desa.
Kolom 24:    Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

A.6 Buku Tanah di Desa

Format Buku Tanah Di Desa


Cara Pengisian Format Buku Tanah Di Desa


Kolom 1:    Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah tanah di Desa
Kolom 2:    Diisi dengan nama pemilik/pemegang hak atas tanah
Kolom 3:    Diisi dengan luas tanah dalam meter persegi (m2)
Kolom 4:    Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Milik
Kolom 5:    Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Guna Bangunan
Kolom 6:    Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Pakai
Kolom 7:    Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Guna Usaha
Kolom 8:    Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Pengelolaan
Kolom 9:    Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Milik Adat
Kolom 10:    Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Verponding Indonesia (milik pribumi)
Kolom 11:    Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Tanah Negara
Kolom 12:    Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perumahan
Kolom 13:    Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perdagangan dan jasa
Kolom 14:    Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perkantoran
Kolom 15:    Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk usaha industri
Kolom 16:    Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk fasilitas umum
Kolom 17:    Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk sawah baik yang beririgasi maupun non irigasi
Kolom 18:    Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tegalan
Kolom 19:    Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk perkebunan
Kolom 20:    Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk peternakan/perikanan
Kolom 21:    Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan belukar yang dapat dibuka usaha pertanian
Kolom 22:    Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan lebat/lindung sebagai sumber air dan kelestarian alam
Kolom 23:    Diisi setiap terjadi mutasi tanah di desa
Kolom 24:    Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tanah kosong yang ditelantarkan
Kolom 25:    Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk lain-lain
Kolom 26:    Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

A.7 Buku Agenda


Format Buku Agenda


Cara Pengisian Format Buku Agenda

Kolom 1:    Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk dan keluar
Kolom 2:    Diisi dengan tanggal diterimanya surat atau tanggal pengiriman surat
Kolom 3:    Diisi dengan nomor surat masuk
Kolom 4:    Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat masuk
Kolom 5:    Diisi dengan nama instansi pengirim surat masuk
Kolom 6:    Diisi dengan perihal surat masuk
Kolom 7:    Diisi dengan nomor surat keluar
Kolom 8:    Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat keluar
Kolom 9:    Diisi dengan nama instansi yang dituju
Kolom 10:    Diisi dengan perihal surat keluar
Kolam 11:    Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

A.8 Buku Ekspedisi

Format Buku Ekspedisi


Cara Pengisian Format Buku Ekspedisi
Kolom 1:    Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
Kolom 2:    Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat dikirim
Kolom 3:    Diisi dengan tanggal, bulan, tahun dan nomor surat dikirim
Kolom 4:    Diisi dengan perihal surat yang dikirim
Kolom 5:    Diisi dengan nama pihak yang dituju
Kolom 6:    Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

A.9 Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa

Format Buku Lembaran Desa dan Berita Desa


Cara Pengisian Format Buku Lembaran Desa dan Berita Desa

Kolom 1:    Diisi dengan nomor urut pencatatan lembaran Desa dan Berita Desa
Kolom 2    Diisi dengan jenis peraturan di Desa (Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
Kolom 3:    Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun di tetapkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
Kolom 4:    Diisi dengan materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
Kolom 5:     Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun, diundangkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
Kolom 6:    Diisi dengan nomor, diundangkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
Kolom 7:    Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

Administrasi Desa Lainnya

Selain Buku Administrasi Desa sebagaimana di atur Permendagri, Bupati/ Walikota mengatur lebih lanjut pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa lainnya sesuai kebutuhan



Comments

  1. Bagi link downloadnya pak, saya Asianto Plt. Sekdes dari Desa Air Hitam Besar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

    ReplyDelete
  2. Silakan baca Artikel DOWNLOAD BUKU ADMINISTRASI DESA TERBARU(VERSI EXCEL)di bagian akhir disediakan link-nya

    ReplyDelete
  3. Bagi link downloadnya pak, saya kamaluddin. Sekdes dari Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Contoh LPJ Dana Desa (Dilengkapi Format Baku)

Contoh LPJ DD 2016 (format Excel & Word)  Berikut ini admin coba mengulas cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa. Dilengkapi dengan format yang sudah dibakukan. LPJ ini merupakan administrasi yang wajib dibuat oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
Admin mengambil kasus kegiatan pengaspalan jalan dengan hotmix dan penambalan di Desa Astina Kecamatan Kurawa. Adapun Rencana Anggaran Biaya sesuai RKPDesa dan APBDesa  sebesar Rp. 356.963.600,-.
Segera setelah TPK menerima Surat Perintah Kerja (SPK) mencermati dan mempelajari RAB. Sebagai contoh RAB yang akan dilaksanakan TPK sebagai berikut :

FORMAT BARU ADMINISTRASI DESA (PERMENDAGRI 47/2016)

Administrasi Desa Format Baru  Ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Desa diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa. Dengan diberlakukannya Permendagri tersebut, Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan peraturan pelaksannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Bagaimana mengelola dan seperti apa fomat yang diberlakukan dalam Permendagri 47/2016 ?
Silakan simak penjelasannya !
Disertai Bonus download gratis Permendagri dan contoh format dibagian akhir tulisan.
Silakan baca sampai tuntas !
Penyelenggaraan Administrasi Desa Kepala Desa berwenang menyelenggarakan Administrasi Desa. Kepala Desa melaksanakan administrasi desa dibantu Aparat Desa. Administrasi Desa diilaksanakan dalam rangka :
Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembinaan masyarakat, dan
Pemeberdayaan Masyarakat
Administrasi Desa meliputi :
Administrasi UmumAdministrasi PendudukAdministrasi KeuanganAdministrasi PembangunanAdministrasi La…

LAPORAN KEPALA DESA FORMAT BARU 2016

Laporan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri 46/2016 Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
Apa saja dan bagaimana Laporan Kepala Desa dibuat ?
Silakan simak tuntas penjelasannya !
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
Setiap tahun Kepala Desa wajib membuat :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; danInformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.(Permendagri 46/2016 BAB II pasal 2) LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan k…

Sistematika LPJ Dana Desa (Format Baku & Contoh lengkap)

LPJ DANA DESA FORMAT BAKU BERIKUT CONTOH Pada tulisan ini admin akan mengupas tuntas penyusunan LPJ Dana Desa. Tulisan ini akan membimbing penyusunan LPJ dari mulai membuat jilid, isi laporan sampai lampiran-lampiran yang diperlukan. Format yang digunakan merupakan format baku mengacu pada aturan terkini. Sekaligus disertai contoh LPJ Dana Desa lembar demi lembar.
Laporan Penggunaan Dana Desa merupakan laporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota. Hakekatnya adalah laporan Bendahara Desa dan Tim Pelaksanan Kegiatan Dana Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Anggaran Desa sesuai APBDesa.
Jadi LPJ Dana Desa terdiri dari Laporan Bendahara Desa dilampiri Laporan Pelaksanaan kegiatan Dana Desa dari TPK.
Untuk memudahkan sistematika laporan dapat disusun sebagai berikut :
Sistematika LPJ ADD Jilid
Kata Pengantar
Daftar Isi
Surat Pengantar Kepala Desa
Pendahuluan
I.    Laporan Keuangan Desa
1.    Laporan Realisasi Penggunaan Dana
2.    Buku Kas Umum
3.    Lampiran BKU (S…

Format Profill Desa Lengkap (Download)

Profil Desa/Kelurahan Desa dan kelurahan wajib mengisi data profil desa setiap tahun. Profil Desa menggambarkan keadaan desa secara utuh dan menyeluruh. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan kemajuan Desa dan Kelurahan.
Dasasr Hukum Penyusunan Profil Desa :
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
Surat Mendagri 414.3/316/PMD tanggal 7 Februari 2013 tentang sistem pendataan Profil Desa/Kelurahan.
Pengisian Profil Desa dilakukan secara online dengan mengunjungi website Kementrian Dalam Negeri http//www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id.

Contoh Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa

Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Dasar hukum pengadaan barang dan jasa di desa mengacu kepada  :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
Bahwa tata cara pengadaan barang oleh Tim Pengelola Kegiatan terdapat 3 (tiga) Kriteria.
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan sebagai berikut :
A.    Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasaPembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1. dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis  dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia  barang/jasa  untuk  memperoleh  harga yang lebih murah;Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, fa…

LPPD Akhir Tahun Anggaran (Format Permendagri 46/2016)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Setiap Akhir tahun Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD.
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
1.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
2.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
3.    Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
4.    Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Berikut ini sistematika Penyusunan LPPD Akhit Tahun Anggaran berdasarkan ketentuan baru yang diatur Dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa…

Copy Lengkap Contoh SK Kepala Desa

Surat Keputusan Kepala Desa merupakan salah satu produk administrasi desa. Dalam melaksanakan produk hukum desa (Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa), Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Desa.
Surat Keputusan Kepala Desa merupakan naskah dinas yang dikeluarkan Pemerintah Desa. Karenannya bentuk dan format telah diatur. Berikut contoh berbagai Surat Keputusan Kepala Desa. Dapat di-download dengan mudah dan gratis.
Kami upload dalam bentuk word, agar mudah di edit dan disesuaikan dengan kondisi anda.

Berikut berbagai SK Kepala Desa yang dapat anda download :
SK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Download disini
SK RT. Download disiniSK Tim Penyusun RPJMDes DownloadSK Tim Penyusun RKPDes Down LoadSK Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) DownloadSK Posyandu Down loadSK BKD Down loadSK UP2K Down loadSK MCK Komunal DownloadSK TPK DownloadSK Bendahara Download  ....

SEJARAH UU DESA TAHUN 1948-2016

9 Peraturan Perundang-Undangan Desa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Desa telah mengalami perubahan dari waktu-ke waktu. Sembilan kali berganti sejak tahun 1948 hingga 2016. Sekedar bahan pengetahuan dapat disebutkan dibawah ini :
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomo1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terbentukanya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah RI.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PANDUAN LENGKAP MENYUSUN RAB (FORMAT RAB DESA)

Cara Menghitung RAB Cara menghitung rencana anggaran biaya atau disingkat RAB bisa dilakukan dengan  dua cara.
Cara Pertama  Menggunakan perhitungan  m2 (meter persegi) atau m3 (meter kubik). Cara ini memiliki kelebihan dapat dilakukan dengan cepat mudah, tidak membutuhkan banyak waktu dan pemikiran untuk mengumpulkan data dan tanpa harus membaca gambar (praktis). Namun kelemahannya tidak akurat dan tidak dapat diketahui kebutuhan  bahan, alat dan kebutuhan pekerja yang sebenarnya. Cara ini hanya untuk menghitung perkiraan  biaya kasar.
Perhitungan RAB Cara Pertama ini cukup dengan mengetahui volume pekerjaan yang akan dikerjakan dan harga satuan pekerjaan per m2/m3. Untuk mengetahui biaya yang diperlukan cukup dengan mengalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan  per m2/m3.
Misalkan kita hendak membangun rumah sederhana ukuran rumah yang akan dibangun panjang  10 meter dan lebar 7 meter.  Harga satuan per m2 rumah sederhana di Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 1.500.000. …