Thursday, 8 September 2016

LAPORAN KEPALA DESA FORMAT BARU 2016

Tags

Laporan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri 46/2016

Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
Apa saja dan bagaimana Laporan Kepala Desa dibuat ?
Silakan simak tuntas penjelasannya !
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
Setiap tahun Kepala Desa wajib membuat :
  1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
  2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
  3. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
  4. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.(Permendagri 46/2016 BAB II pasal 2)

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran dibuat dengan sistematika  :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I    PENDAHULUAN
  • Tujuan penyusunan laporan
  • Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa
  • Strategi dan kebijakan
BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
  • Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  • Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
  • Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
  • Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
  • Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  • Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh;
BAB III PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Untuk lebih jelasnya silakan simak lebih lanjut penjelasan sistematika penyusunan LPPD akhir  tahun anggaran berikut ini :

Kata Pengantar

Berisi ucapan puji syukur, telah menyelesaikan program kerja tahunan pemerintah desa dan menyelesaikan LPPD akhir tahun anggaran.
Ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu Pemerintah Desa.
Secara khusus ucapan terimaksih kepada BPD atas
Secara khusus ucapan terimaksih kepada BPD atas kerjasamanya dan untuk ditingkatkan dimasa-masa mendatang.
Permohonan kritik saran yang membangun dari khalayak untuk perbaikan dimasa mendatang.

Daftar Isi

Tulislah sistematika diatas disertai halaman dimana bagian tersebut terdapat dalam LPPD. Penting memberikan daftar isi agar memudahkan pengguna laporan mencari isi yang diperlukan.

BAB I  Pendahuluan

Tujuan penyusunan laporan;
Uraikan tujuan penyusunan Laporan misalnya : untuk menggambarkan capaian kemajuan pemerintah desa dalam kurun satu tahun, sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa, dst.
Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa;
Uraikan Visi dan Misi desa sebagaimana tercantum pada RPJMDesa.
Strategi dan kebijakan.
Uraikan disini Strategi dan Kebijakan Pemerintah Desa sebagaimana terdapat pada RKPDesa tahun tersebut

BAB II Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.


CONTOH FORMAT RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.

Sub Bidang

Kegiatan
Banyaknya/ Jumlah
1
2
3
4
      1.         
Peraturan Perundang-undangan.
a.   Peraturan Desa


b.   Peraturan Bersama Kepala Desa


c.   Peraturan Kepala Desa


d.   Keputusan Kepala Desa


      2.         
Kependudukan.
a.   Jumlah Penduduk:
1)   Laki-laki
2)   Perempuan
3)   Jumlah Kepala Keluarga
4)   Jumlah Anggota Keluarga
5)   Jumlah Jiwa

b.   Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:
1)     Pendidikan Umum
2)     Pendidikan Khusus

c.   Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:
1)     PNS
2)     TNI
3)     Swasta

      3.         
Pertanahan.
a.   Status Tanah:
1)     Sertifikat Hak Milik
2)     Sertifikat Hak Guna Usaha
3)     Sertifikat Hak Pakai

b.   Luas Tanah:
1)     Bersertifikat
2)     Belum Bersertifikat
3)     Tanah Kas Desa

c.   Peruntukan:
1)     Jalan
2)     Tanah Ladang
3)     Bangunan Umum
4)     Perumahan
5)     Ruang Fasilitas Umum

d.   Tanah yang Belum Dikelola
1)     Hutan
2)     Rawa-rawa

      4.         
Manajemen Pemerintahan.
a.   Jumlah Aparat Pemerintahan Desa
1)     PNS
2)     Non PNS

b.   Jumlah Anggota BPD

c.   Musyawarah Desa

d.   Musrengbangdes

e.   Musyawarah BPD

      5.         
Ketentraman dan Ketertiban.
a.   Pembinaan Hansip
1)     Jumlah Anggota

2)     Alat Pemadam kebakaran

3)     Jumlah Hansip Terlatih

b.   Ketentraman dan Ketertiban:

1)     Jumlah Kejadian kriminal

2)     Jumlah Bencana Alam

3)     Jumlah Operasi Penertiban

4)     Jumlah Pos Keamanan

5)     Jumlah Kecelakaan Remaja

      6.         
Pembinaan lembagaan Kemasyarakatan.
a.   Jenis Lembaga Kemasyarakatan:
1)     Rt/Rw – Ada/Tidak
2)     PKK – Ada/Tidak
3)     Karang Taruna – Ada/Tidak
4)     Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak
5)     LPM – Ada/Tidak

b.   Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak

c.   Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak

d.   Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak

e.   Lembaga Adat – Ada Tidak

f.    Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak



Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
Uraian disini tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

 CONTOH FORMAT RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.
Sub Bidang

Kegiatan
Jumlah/ Ada/ Tidak Ada -  Ya/Tidak
1
2
3
4
1.
Sarana dan Prasarana
a.   Jalan Desa (Km)

b.   Jalan Kabupaten/Kota (Km)

c.   Jalan Provinsi (Km)

d.   Jalan Negara (Km)

e.   Jembatan (Buah)

f.    Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)

2.
Pembangunan Pendidikan
a.   Tempat Pendidikan.
Pendidikan Umum
1). Kelompok Bermain (Jumlah)
2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)
3). Sekolah Dasar (Jumlah)
4). Sekolah Menengah (Jumlah)
5). Akademi (Jumlah)
6). Institut/Sekolah Tinggi     
     (Jumlah)

b.   Tempat Pendidikan Khusus
1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)
2). Madrasah (Jumlah)
3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)
4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)
5). Kursus-Kursus (Jumlah)

3.
Pembangunan Kesehatan
a.     Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)
b.     Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)
c.     Rumah Sakit Kusta (Jumlah)
d.     Rumah sakit Mata (Jumlah)
e.     Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)
f.      Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)
g.     Rumah Bidan (Jumlah)
h.    Puskesmas (Jumlah)
i.      Apotik (Jumlah)

4.
Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan
a.   Sarana Olahraga:
1). Lapangan Umum (Jumlah)
2). Lapangan Khusus (Jumlah)
b.   Sarana Keseninan/Kebudayaan:
1). Gelanggang Remaja (Jumlah)
2). Gedung Kesenian (Jumlah)
3). Gedung Teater (Jumlah)
4). Gedung Bioskop (Jumlah)
c.   Sarana Sosial:
1). Panti Asuhan (Jumlah)
2). Panti Pijat Tunanerta   
     (Jumlah)
3). Panti Wordo (Jumlah)
4). Panti Jompo (Jumlah)
d.   Sarana Komunikasi:
1). Radio Komunitas (Jumlah)
2). Papan Pengumuman   
     (Jumlah)

5.
Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman
a.     Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)
b.     Industri Besar (Jumlah)
c.     Industri Sedang (Jumlah)
d.     Industri Rumah Tangga (Jumlah)
e.     Tempat Rekreasi (Jumlah)
f.      Hotel (Jumlah)
g.     Restoran/Rumah Makan (Jumlah)
h.    Saluran Irigasi (Jumlah)



Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

CONTOH FORMAT RINCIAN PELAKSANAAN BIDANG KEMASYARAKATAN

Bidang Kemasyarakatan

1
2
3
4
 1.         
Sosialisasi Produk Hukum Desa
a.   Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:
1)   Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)

2)   Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)

3)   Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)

b.   Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah

1)   Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)

2)   Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)

c.   Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa

1)   Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)

2)   Sosialisasi Peraturan Kepala Desa

3)   Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)

 2.         
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat
a.   Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)



b.   Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)

c.   Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)

d.   Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)

e.   Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)

 3.         
Sosial Budaya Masyarakat
a.   Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)


b.   Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)

c.   Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)

d.   Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)


e.   Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)

f.    Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)

 4.         
Sosial Keagamaan
a.    Majelis Taklim (Jumlah)

b.    Majelis gereja (Jumlah)

c.    Majelis Budha (Jumlah)

d.    Majelis Hindu (Jumlah)

e.    Remaja Masjid (Jumlah)

f.     Remaja Gereja (jumlah)

g.    Remaja Budha (Jumlah)

h.    Remaja Hindu (Jumlah)

 5.         
Ketenagakerjaan
a.     Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)



b.     Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)

 

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

CONTOH FORMAT RINCIAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.
Sub Bidang
Kegiatan

1
2
3
4
   1.         
Sosialisasi dan motivasi masyarakat
a.   Bidang Sosial Budaya
    (Berapa Kali)

b.   Bidang Ekonomi (Berapa Kali)

c.   Bidang Politik (Berapa Kali)

d.   Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)

   2.         
Pemberdayaan Masyarakat
a.   Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)

b.   Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)

c.   Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)

d.   Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)

   3.         
Penggalangan Partisipasi Masyarakat
a.   Bidang Pendidikan (Berapa Kali)

b.   Bidang Kesehatan
(Berapa Kali)

 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Memuat uraian:
1.    Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2.    Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3.    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
a)    Pendapatan Desa.               
b)    Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
c)    Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;   
d)    Bidang Pembangunan;                   
e)    Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    ;       
f)    Bidang Pemberdayaan Masyarakat;           
g)    Bidang Tak Terduga;   
h)    Jumlah Belanja; dan               
i)    Surplus/Defisit.                       
j)    Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
k)    Penerimaan Pembiayaan    ;               
l)    Pengeluaran Pembiayaan    ; dan           
m)    Selisih Pembiayaan.                   
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana contoh fornat dibawah ini :.


RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN...


1.    Pendapatan Desa                        Rp…...................
2.    Belanja Desa   
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa    Rp…..........................  
b. Bidang Pembangunan                    Rp…..........................
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan            Rp…..........................
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat             Rp…..........................
e. Bidang Tak Terduga                                    Rp…..........................      
    Jumlah Belanja                                  Rp…..........................
Surplus/Defisit                        Rp….........................
                                   
3.    Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan                    Rp. …….....................
b. Pengeluaran Pembiayaan                Rp..............................
Selisih Pembiayaan ( a – b )                    Rp……........................
                                   


FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



KODE  REKENING

URAIAN

JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.)

JUMLAH REALISASI
(Rp.)

LEBIH/
KURANG
(Rp.)

KET.
1
2
3
4
5
6
1



PENDAPATAN




1
1


Pendapatan Asli Desa




1
1
1

Hasil Usaha




1
1
2

Swadaya,  Partisipasi dan Gotong  Royong




1
1
3

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah













1
2


Pendapatan Transfer




1
2
1

Dana Desa




1
2
2

Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota




1
2
3

Alokasi Dana Desa




1
2
4

Bantuan Keuangan




1
2
4
1
Bantuan Provinsi




1
2
4
2
Bantuan Kabupaten / Kota













1
3


Pendapatan Lain lain




1
3
1

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat




1
3
2

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

















JUMLAH PENDAPATAN













2



BELANJA




2
1


Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa




2
1
1

Penghasilan Tetap dan Tunjangan




2
1
1
1
Belanja Pegawai:








-   Penghasilan Tetap Kepala Desa  dan Perangkat








-   Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat








-    Tunjangan BPD




2
1
2

Operasional Perkantoran




2
1
2
2
Belanja Barang dan Jasa








-  Alat Tulis Kantor








-   Benda POS








-  Pakaian Dinas dan Atribut








-   Pakaian Dinas








-   Alat dan Bahan Kebersihan








-   Perjalanan Dinas








-   Pemeliharaan








-   Air, Listrik, dan Telepon








-   Honor








-   dst…………………..













2
1
2
3
Belanja Modal








-   Komputer








-   Meja dan Kursi








-   Mesin TIK








-   dst……………………..













2
1
3

Operasional BPD




2
1
3
2
Belanja Barang dan Jasa








-   ATK








-   Penggandaan








-   Konsumsi Rapat








-   dst …………………….




2
1
4

Operasional RT/ RW




2
1
4
2
Belanja Barang dan Jasa








-   ATK








-   Penggadaan








-   Konsumsi Rapat








-   dst ………………………….













2
2


Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa




2
2
1

Perbaikan Saluran Irigasi




2
2
1
2
Belanja Barang dan jasa








-   Upah Kerja








-   Honor








-   dst………………..




2
2
1
3
Belanja Modal








-   Semen








-   Material








-   dst…………













2
2
2

Pengaspalan  jalan  desa




2
2
2
2
Belanja Barang dan Jasa :








-  Upah Kerja








-  Honor








-  dst…………………………………..




2
2
2
3
Belanja  Modal:








-  Aspal








-  Pasir








-  dst ……………













2
2
3

Kegiatan……………………………













2
3


Bidang Pembinaan Kemasyarakatan




2
3
1

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban




2
3
1
2
Belanja Barang dan Jasa:








-  Honor Pelatih








-  Konsumsi








-  Bahan Pelatihan








-  dst…………………













2
3
2

Kegiatan………………….













2
4


Bidang Pemberdayaan Masyarakat




2
4
1

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat




2
4
1
2
Belanja Barang  dan Jasa:








-  Honor pelatih








-  Konsumsi  








-  Bahan pelatihan








-  dst…………………













2
4
2

Kegiatan………………..













2
5


Bidang Tak Terduga




2
5
1

Kegiatan Kejadian Luar Biasa




2
5
1
2
Belanja Barang  dan Jasa:








-  Honor tim








-  Konsumsi








-  Obat-obatan
-  dst……………………













2
5
2

Kegiatan…………………

















JUMLAH  BELANJA

















SURPLUS / DEFISIT













3



PEMBIAYAAN




3
1


Penerimaan Pembiayaan




3
1
1

SILPA




3
1
2

Pencairan Dana Cadangan




3
1
3

Hasil Kekayaan  Desa Yang di pisahkan








JUMLAH  ( RP )













3
2


Pengeluaran   Pembiayaan




3
2
1

Pembentukan Dana Cadangan




3
2
2

Penyertaan Modal Desa








JUMLAH ( RP )














Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh;

Uraikan keberhasilan yang dicapai dalam bidang :
Penyelenggaraan pemerintahan.
Pelaksanaan Pembangunan.
Pembinaan Kemasyarakatan.
Pemberdayaan Masyarakat.
Bersikaplah percaya diri dan realistis dalam menginformasikan kemajuan yang telah dicapai. Masyarakat perlu tahu keberhasilan selama satu tahun yang dapat dicapai Pemerintah Desa. Hal ini akan membangkitkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap program yang dilaksanakan.
Kalau ada program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan atau malah tidak dapat dilaksanakan sama sekali, jelaskan dengan kongkrit yang menjadi hambatan/ permaslahannya. Sampaikan pula solusi jalan keluar yang telah dan akan dilaksanakan. Penting untuk menekankan perlunya masukan yang konstruktif dari berbagai elemen masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut.  Kuncinya libatkan fartisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan.

BAB III Penutup

Uraikan pada bagian penutup hal-hal sebagai berikut :
  • Kesimpulan laporan;
  • Penyampaian ucapan terima kasih; dan
  • Saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

Lampiran

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran/LPPD Akhir Tahun harus dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.


Format rekapitulasi laporan penduduk akhir bulan Desember








11 comments

terima kasih, LKPJ kepala Desa ada ga?

bagaimana ya kalau dalam RKP Desa kami, misalnya Kegiatan Lembaga Adat terlanjur kami tempatkan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.termasuk dalam APBDes 2016. Sedangkan dalam format LPPD diatas, Lembaga Adat ditempatkan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
Apakah dalam penyusunan LPPD kami, kami harus mengubah format tersebut, misalnya kegiatan Lembaga Adat tadi itu kami konsisten pada bidang pembinaan kemasyakatan yang sesuai dengan RKPDes dan APBDes kami, meskipun dalam format diatas berada pada bidang penyelenggaraan pemerintahan? bagaimana pendapat saudara-saudara ?

Menurut hemat saya tidak perlu dirubah. Prinsipnya LPPD adalah pertanggungjawaban capaian kinerja Kades dalam merealisasikan RKPDes (berupa program dan kegiatan) dan realisasi APBDes (berupa anggaran). Dalam Permendagri 46/2016 mempertimbangkan keberadaan Desa Adat dimana lembaga adat sangat berpengaruh/terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Lain halnya Desa(bukan desa adat) Lembaga adat hanya berkiprah pada bidang sosial, budaya (Kemasyarakatan ) saja.
Dari sisi anggaran pun tidak ada salahnya penempatan nya pada Pembinaan Kemasyarakatan karena pada saat ini baik pos penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan dianggarkan dari APBD melalui ADD atau mungkin PAD Desa bukan dari APBN (DD) bukan ?

Bisa dikirim ke email saya gak bang file nya,andriawan.delta@gmail.com
Makasih sbelum ny bang

Bisa minta file nya gak bang, kirim di email sya andriawan.delta@gmail.com
Thanks sebelumnya

terima kasih dan sangat membantu

sangat membantu trima kasih


EmoticonEmoticon