Skip to main content

Format Pengendalian RPJM Desa dan RKP Desa


Pengendalian RPJM Desa dan RKP Desa oleh Kepala Desa

Pastinya setiap desa di seluruh tanah air telah familier dengan yang disebut RPJM Desa dan RKPDesa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan perencanaan jangka menengah desa , yaitu kondisi /keadaan yang hendak diwujudkan dalam enam tahun kedepan. Kita sebut saja perencanaan Desa enam tahunan. Perencanaan jangka menengah desa disesuaikan dengan maja jabatan Kepala Desa. Karena  pada hakekatnya  RPJM Desa adalah cita-cita Kepala Desa terpilih yang secara formal dituangkan kedalam Peraturan Desa, untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Desa.

Sehingga Peraturan Desa RPJM Desa mengikat semua pihak, bukan saja Pemerintahan Desa  yang terdiri dari pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat. Tetapi juga dengan para pemangku kepentingan dan pemerintahan diatasnya (Pemkab, Pemprov maupun Pemerintah Pusat). Keterikatan dalam arti  adanya saling keterkaitan antara Perencanaan ditingkat bawah dengan perencanaan di tingkat atasnya. Jelasnya RPJMDesa harus selaras dan menunjang terwujudnya RPJMD Kabupaten, dan RPJMD Kabupaten harus menunjang pencapaian RPJMD Provinsi, demikian pula RPJM Provinsi harus mendukung  RPJMN Pemerintah Pusat.

Bayangkan kalau semua perencanaan dari pusat sampai desa sudah sinergis, selaras dan dilaksanakan dengan konsekwen, konsisten dan persisten (Pemerintah Pusat sampai Desa melakukan hal sama untuk tujuan yang sama). Semua yang dicita-citakan bangsa ini akan mudah dicapai. Mau mengentaskan kemiskinan akan lebih gampang dicapai kalau diusahakan bersama oleh Pemerintah Pusat sampai Desa. Sudah saatnya Indonesia mencapai kejayaan dengan bersatu padu seiring seirama dalam perencanaan pembangunan dari Pusat hingga desa.
Kewajiban yang harus dilakukan Kepala Desa  yang telah dilantik diantaranya segera menyusun RPJM Desa dan harus sudah disyahkan dalam bentuk Peraturan Desa paling lambat tiga bulan terhitung sejak pelantikan.

Paling lambat bulan Juni tahun berjalan harus sudah mulai melaksanakan Musyawarah Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa(RKPDesa) untuk tahun berikutnya.  Dan mengesahkannya menjadi Perdes RKPDesa paling lambat akhir September.
RKPDesa merupakan perencanaan tahunan Desa berdasarkan RPJMDesa, dan menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (RAPBDesa). RAPBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir Desember.
Sudah menjadi kewajiban bagi Kepala Desa melakukan  pengendalian dan evaluasi RPJMDesa, RKP Desa dan APBDesa.

Bagaimana Pengendalian Dilakukan

Kenapa Kepala Desa harus melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi ?

Kepala Desa sebagai aktor utama pembangunan desa harus memastikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDesa dan RKPDesa), telah disusun dengan tahapan dan tatacara yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta telah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten.

Apa saja Ruang Lingkup Pengendalian dan Evaluasi ?

Ruang Lingkup Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMDesa dan RKPDesa oleh Kepala Desa meliputi : Pengendalian Kebijakan, Pengendalian Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan.
Apasih Tujuan Pengendalian yang dakukan Kepala Desa ?
Secara umum tujuan pengendalian dan Evaluasi oleh Kepala Desa dimaksudkan untuk :

  1. Pengendalian Kebijakan RPJMDesa untuk memastikan bahwa RPJMDesa telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten.
  2. Penegendalian Pelaksanaan RPJMDesa untuk memastian bahwa kegiatan prioritas desa dan pagu indikatif dalam RPJMDesa telah dipedomani dalam penyusunan RKPDesa.
  3. Pengendalian Kebijakan RKPDesa untuk memastikan bahwa RKPDesa telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam perturan perundang-undangan dan telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan desa yang ditetapkan dalam RPJMDesa.
  4. Pengendalan Pelaksanaan RKPDesa, untuk memastikan bahwa kegiata prioritas desa dan pagu indikatif dalam RKPDesa telah dipedomani dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
  5. Evaluasi hasil RPJMDesa dan RKPDesa,  untuk menilai daya serap yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMDesa dan RKPDesa.

Kapan Waktu Pengendalian dan Evaluasi Dilaksanakan ?

  1. Pengendalian Kebijakan dilaksanakan bersamaan  dengan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa.
  2. Pengendalian Pelaksanaan RPJMDesa dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPDesa.
  3. Pengendalian Pelaksanaan RKPDesa dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan APBDesa.
  4. Evaluasi Hasil RPJMDesa dan RKPDesa dilaksanakan pada tahun pelaksanaan RKPDesa secara berkala (setiap akhir tahun).

Bagaimana Proses Pengendalian dilaksanakan ?

  1. Kepala  Desa melaksanakan Pengendalaian dan Evaluasi RPJMDesa dan RKPDesa dan menyampaikannya kepada Camat.
  2. Camat melakukan Pengendalin dan Evaluasi RPJMDesa dan RKPDesa dan menyampaikannya kepada Bupati melalui BAPPEDA.
  3. Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMDesa dan RKPDesa  dan menyampaikannya kepada kepala Daerah.

Bagaimana Format Pengendalian dan Evaluasi  oleh Kepala Desa ?

Format Pengendalian Kebijakan RPJMDesa
Format Pengendalian Kebijakan RKPDesa

Format Pengendalian Pelaksanaan RPJMDesa

Format Pengendalian Pelaksanaan RKP Desa

Silakan Klik Contoh Format Pengendalian RPJM Desa dan RKP Desa (MS Excel)

Comments

Popular posts from this blog

Contoh LPJ Dana Desa (Dilengkapi Format Baku)

Contoh LPJ DD 2016 (format Excel & Word)  Berikut ini admin coba mengulas cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa. Dilengkapi dengan format yang sudah dibakukan. LPJ ini merupakan administrasi yang wajib dibuat oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
Admin mengambil kasus kegiatan pengaspalan jalan dengan hotmix dan penambalan di Desa Astina Kecamatan Kurawa. Adapun Rencana Anggaran Biaya sesuai RKPDesa dan APBDesa  sebesar Rp. 356.963.600,-.
Segera setelah TPK menerima Surat Perintah Kerja (SPK) mencermati dan mempelajari RAB. Sebagai contoh RAB yang akan dilaksanakan TPK sebagai berikut :

FORMAT BARU ADMINISTRASI DESA (PERMENDAGRI 47/2016)

Administrasi Desa Format Baru  Ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Desa diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa. Dengan diberlakukannya Permendagri tersebut, Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan peraturan pelaksannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Bagaimana mengelola dan seperti apa fomat yang diberlakukan dalam Permendagri 47/2016 ?
Silakan simak penjelasannya !
Disertai Bonus download gratis Permendagri dan contoh format dibagian akhir tulisan.
Silakan baca sampai tuntas !
Penyelenggaraan Administrasi Desa Kepala Desa berwenang menyelenggarakan Administrasi Desa. Kepala Desa melaksanakan administrasi desa dibantu Aparat Desa. Administrasi Desa diilaksanakan dalam rangka :
Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembinaan masyarakat, dan
Pemeberdayaan Masyarakat
Administrasi Desa meliputi :
Administrasi UmumAdministrasi PendudukAdministrasi KeuanganAdministrasi PembangunanAdministrasi La…

LAPORAN KEPALA DESA FORMAT BARU 2016

Laporan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri 46/2016 Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
Apa saja dan bagaimana Laporan Kepala Desa dibuat ?
Silakan simak tuntas penjelasannya !
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
Setiap tahun Kepala Desa wajib membuat :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; danInformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.(Permendagri 46/2016 BAB II pasal 2) LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan k…

Sistematika LPJ Dana Desa (Format Baku & Contoh lengkap)

LPJ DANA DESA FORMAT BAKU BERIKUT CONTOH Pada tulisan ini admin akan mengupas tuntas penyusunan LPJ Dana Desa. Tulisan ini akan membimbing penyusunan LPJ dari mulai membuat jilid, isi laporan sampai lampiran-lampiran yang diperlukan. Format yang digunakan merupakan format baku mengacu pada aturan terkini. Sekaligus disertai contoh LPJ Dana Desa lembar demi lembar.
Laporan Penggunaan Dana Desa merupakan laporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota. Hakekatnya adalah laporan Bendahara Desa dan Tim Pelaksanan Kegiatan Dana Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Anggaran Desa sesuai APBDesa.
Jadi LPJ Dana Desa terdiri dari Laporan Bendahara Desa dilampiri Laporan Pelaksanaan kegiatan Dana Desa dari TPK.
Untuk memudahkan sistematika laporan dapat disusun sebagai berikut :
Sistematika LPJ ADD Jilid
Kata Pengantar
Daftar Isi
Surat Pengantar Kepala Desa
Pendahuluan
I.    Laporan Keuangan Desa
1.    Laporan Realisasi Penggunaan Dana
2.    Buku Kas Umum
3.    Lampiran BKU (S…

Format Profill Desa Lengkap (Download)

Profil Desa/Kelurahan Desa dan kelurahan wajib mengisi data profil desa setiap tahun. Profil Desa menggambarkan keadaan desa secara utuh dan menyeluruh. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan kemajuan Desa dan Kelurahan.
Dasasr Hukum Penyusunan Profil Desa :
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
Surat Mendagri 414.3/316/PMD tanggal 7 Februari 2013 tentang sistem pendataan Profil Desa/Kelurahan.
Pengisian Profil Desa dilakukan secara online dengan mengunjungi website Kementrian Dalam Negeri http//www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id.

Contoh Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa

Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Dasar hukum pengadaan barang dan jasa di desa mengacu kepada  :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
Bahwa tata cara pengadaan barang oleh Tim Pengelola Kegiatan terdapat 3 (tiga) Kriteria.
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan sebagai berikut :
A.    Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasaPembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1. dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis  dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia  barang/jasa  untuk  memperoleh  harga yang lebih murah;Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, fa…

LPPD Akhir Tahun Anggaran (Format Permendagri 46/2016)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Setiap Akhir tahun Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD.
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
1.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
2.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
3.    Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
4.    Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Berikut ini sistematika Penyusunan LPPD Akhit Tahun Anggaran berdasarkan ketentuan baru yang diatur Dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa…

Copy Lengkap Contoh SK Kepala Desa

Surat Keputusan Kepala Desa merupakan salah satu produk administrasi desa. Dalam melaksanakan produk hukum desa (Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa), Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Desa.
Surat Keputusan Kepala Desa merupakan naskah dinas yang dikeluarkan Pemerintah Desa. Karenannya bentuk dan format telah diatur. Berikut contoh berbagai Surat Keputusan Kepala Desa. Dapat di-download dengan mudah dan gratis.
Kami upload dalam bentuk word, agar mudah di edit dan disesuaikan dengan kondisi anda.

Berikut berbagai SK Kepala Desa yang dapat anda download :
SK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Download disini
SK RT. Download disiniSK Tim Penyusun RPJMDes DownloadSK Tim Penyusun RKPDes Down LoadSK Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) DownloadSK Posyandu Down loadSK BKD Down loadSK UP2K Down loadSK MCK Komunal DownloadSK TPK DownloadSK Bendahara Download  ....

SEJARAH UU DESA TAHUN 1948-2016

9 Peraturan Perundang-Undangan Desa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Desa telah mengalami perubahan dari waktu-ke waktu. Sembilan kali berganti sejak tahun 1948 hingga 2016. Sekedar bahan pengetahuan dapat disebutkan dibawah ini :
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomo1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terbentukanya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah RI.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PANDUAN LENGKAP MENYUSUN RAB (FORMAT RAB DESA)

Cara Menghitung RAB Cara menghitung rencana anggaran biaya atau disingkat RAB bisa dilakukan dengan  dua cara.
Cara Pertama  Menggunakan perhitungan  m2 (meter persegi) atau m3 (meter kubik). Cara ini memiliki kelebihan dapat dilakukan dengan cepat mudah, tidak membutuhkan banyak waktu dan pemikiran untuk mengumpulkan data dan tanpa harus membaca gambar (praktis). Namun kelemahannya tidak akurat dan tidak dapat diketahui kebutuhan  bahan, alat dan kebutuhan pekerja yang sebenarnya. Cara ini hanya untuk menghitung perkiraan  biaya kasar.
Perhitungan RAB Cara Pertama ini cukup dengan mengetahui volume pekerjaan yang akan dikerjakan dan harga satuan pekerjaan per m2/m3. Untuk mengetahui biaya yang diperlukan cukup dengan mengalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan  per m2/m3.
Misalkan kita hendak membangun rumah sederhana ukuran rumah yang akan dibangun panjang  10 meter dan lebar 7 meter.  Harga satuan per m2 rumah sederhana di Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 1.500.000. …