Skip to main content

ANGGARAN PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN

Sejak diberlakukannya UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana yang diperoleh desa sangat besar. Saat ini saja (tahun 2017) tidak kurang dari satu milyar setiap desa memperoleh dana dari Dana Desa dan ADD. Jumlah yang besar tersebut harus dabarengi dengan meningkatnya target dan capaian kinerja pemerintah desa. Sehingga percepatan kemajuan pembangunan desa dalam mewujudkan desa yang maju mandiri dan sejahtera sesuai amanat UU no 6/2014 dapat terwujud. Pemerintah Desa saat ini mempunyai dana/ anggaran yang cukup ditambah prasrana penunjang perlengkapan kantor dan kemajuan TI yang sangat menunjang pekerjaan dilakukan dengan cepat. Alasan bagi desa tidak mengerjakan profil desa karena masalah dana tidak lagi dapat ditolelir. Bahkan sebelum diberlakukannya UU Desa permendagri 12/2007 pasal 53 telah mengatur bahwa pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengumpulan, pegolahan , analisisis, interpretasi serta publikasi dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan dapat dianggarkan dalam APB Desa melalui Alokasi Dana Desa. Jika tidak atau lupa dianggarkan maka mulai sekarang anggarkan dalam APB Desa, sebelumnya pastikan kegiatan penyusunan profil desa masuk dalan Rencana Kerja Tahunan Desa (RKPDesa) dan harus ada di RPJM Desa. Jika tidak ada di RPJMDesa segera lakukan review RPJMDesa dan lakukan perubahan. Ikuti mekanisme perubahan RPJMDesa dan RKPDesa. Perencanaan desa (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa) harus sesuai dengan pelaksanaan atau dengan kata lain setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus ada dasar perencanaannya di RPJMDesa, RKPDesa maupun APBDesa. Dokumen perecanaan desa harus dilaksanakan persisten dan konsiten agar tidak terjadi indikasi penyimpangan dana yang akan berakibat masalah hukum bagi desa dikemudian hari. Pertimbangkan Pasal 40 Permendagri 12 tahun 2007 yang berbunyi : “ Pengumpulan, pengolahan dan publikasi data potensi desa dan kelurahan dilaksanakan setiap tiga tahun sedangkan data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan dilakukan setiap tahun dan lima tahun.” a. Update data potensi desa/ kelurahan , tingkat perkembangan desa/ kelurahan dan DDK dilakukan setiap tahun. b. Pengumpulan, pengolahan data potensi desa dan kelurahan setiap tiga tahun. c. Pengumpulan dan pengolakan data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa kelurahan setiap tahun dan lima tahun. d. Publikasi data potensi desa dan kelurahan setiap tiga tahun. e. Publikasi DDK dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun dan lima tahun. Publikasi disajikan dalam bentuk: a. Softcopy (buku, papan profildesa/ kelurahan); b. Hardcopy seperti (compact disk room, flash disk, media audio video, website dll). c. Kepala Desa juga membuat surat dinas dan menyampaikan profil desa yang sudah di syahkan ke institusi pemerintah di atasnya. Profil desa yang dipublikasikan agar mudah diakses oleh masyarakat, pelaku pembangunan desa dan kelurahan , dunia usaha maupun institusi pemerintah pada berbagai tingkatan.
Dengan gambaran kegiatan yang harus dilakukan dapat merencanakan anggaran yang dibutuhkan. Sebagai gambaran saja anggaran dapat direncanakan sebagai berikut ; 1. Kegiatan pembentukan Pokja profil desa/ kelurahan. Dianggarkan : ATK, makan minum rapat, dll. 2. Sosialisasi pendataan profil desa/kelurahan. Dianggarkan : ATK, Makan minum rapat, nara sumber, dll. 3. Pelatihan operator Profil desa/kelurahan dan petugas pencacah. Dianggarkan : ATK, bahan pelatihan, honor narasumber, uang saku peserta, dll. 4. Penggandaan form isian Data Dasar Keluarga. Dianggarkan : Barang cetak/ penggandaan. 5. Pendataan Dianggarkan : Honor petugas pencacah/ pengumpul data 6. Pengolahan data. Dianggarkan : ATK, Honor Pokja, uang lembur, upah operator. 7. Publikasi Dianggarkan : ATK, penggandaan/photo copy, pengadaan papan data profil dll. Dalam menentukan belanja silakan mengacu kepada Harga Satuan Barang di daerah masing-masing, HSB tiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Comments

Popular posts from this blog

Contoh LPJ Dana Desa (Dilengkapi Format Baku)

Contoh LPJ DD 2016 (format Excel & Word)  Berikut ini admin coba mengulas cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa. Dilengkapi dengan format yang sudah dibakukan. LPJ ini merupakan administrasi yang wajib dibuat oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
Admin mengambil kasus kegiatan pengaspalan jalan dengan hotmix dan penambalan di Desa Astina Kecamatan Kurawa. Adapun Rencana Anggaran Biaya sesuai RKPDesa dan APBDesa  sebesar Rp. 356.963.600,-.
Segera setelah TPK menerima Surat Perintah Kerja (SPK) mencermati dan mempelajari RAB. Sebagai contoh RAB yang akan dilaksanakan TPK sebagai berikut :

FORMAT BARU ADMINISTRASI DESA (PERMENDAGRI 47/2016)

Administrasi Desa Format Baru  Ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Desa diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa. Dengan diberlakukannya Permendagri tersebut, Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan peraturan pelaksannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Bagaimana mengelola dan seperti apa fomat yang diberlakukan dalam Permendagri 47/2016 ?
Silakan simak penjelasannya !
Disertai Bonus download gratis Permendagri dan contoh format dibagian akhir tulisan.
Silakan baca sampai tuntas !
Penyelenggaraan Administrasi Desa Kepala Desa berwenang menyelenggarakan Administrasi Desa. Kepala Desa melaksanakan administrasi desa dibantu Aparat Desa. Administrasi Desa diilaksanakan dalam rangka :
Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembinaan masyarakat, dan
Pemeberdayaan Masyarakat
Administrasi Desa meliputi :
Administrasi UmumAdministrasi PendudukAdministrasi KeuanganAdministrasi PembangunanAdministrasi La…

LAPORAN KEPALA DESA FORMAT BARU 2016

Laporan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri 46/2016 Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
Apa saja dan bagaimana Laporan Kepala Desa dibuat ?
Silakan simak tuntas penjelasannya !
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
Setiap tahun Kepala Desa wajib membuat :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; danInformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.(Permendagri 46/2016 BAB II pasal 2) LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan k…

PANDUAN LENGKAP MENYUSUN RAB (FORMAT RAB DESA)

Cara Menghitung RAB Cara menghitung rencana anggaran biaya atau disingkat RAB bisa dilakukan dengan  dua cara.
Cara Pertama  Menggunakan perhitungan  m2 (meter persegi) atau m3 (meter kubik). Cara ini memiliki kelebihan dapat dilakukan dengan cepat mudah, tidak membutuhkan banyak waktu dan pemikiran untuk mengumpulkan data dan tanpa harus membaca gambar (praktis). Namun kelemahannya tidak akurat dan tidak dapat diketahui kebutuhan  bahan, alat dan kebutuhan pekerja yang sebenarnya. Cara ini hanya untuk menghitung perkiraan  biaya kasar.
Perhitungan RAB Cara Pertama ini cukup dengan mengetahui volume pekerjaan yang akan dikerjakan dan harga satuan pekerjaan per m2/m3. Untuk mengetahui biaya yang diperlukan cukup dengan mengalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan  per m2/m3.
Misalkan kita hendak membangun rumah sederhana ukuran rumah yang akan dibangun panjang  10 meter dan lebar 7 meter.  Harga satuan per m2 rumah sederhana di Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 1.500.000. …

Format Profill Desa Lengkap (Download)

Profil Desa/Kelurahan Desa dan kelurahan wajib mengisi data profil desa setiap tahun. Profil Desa menggambarkan keadaan desa secara utuh dan menyeluruh. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan kemajuan Desa dan Kelurahan.
Dasasr Hukum Penyusunan Profil Desa :
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
Surat Mendagri 414.3/316/PMD tanggal 7 Februari 2013 tentang sistem pendataan Profil Desa/Kelurahan.
Pengisian Profil Desa dilakukan secara online dengan mengunjungi website Kementrian Dalam Negeri http//www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id.

Copy Lengkap Contoh SK Kepala Desa

Surat Keputusan Kepala Desa merupakan salah satu produk administrasi desa. Dalam melaksanakan produk hukum desa (Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa), Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Desa.
Surat Keputusan Kepala Desa merupakan naskah dinas yang dikeluarkan Pemerintah Desa. Karenannya bentuk dan format telah diatur. Berikut contoh berbagai Surat Keputusan Kepala Desa. Dapat di-download dengan mudah dan gratis.
Kami upload dalam bentuk word, agar mudah di edit dan disesuaikan dengan kondisi anda.

Berikut berbagai SK Kepala Desa yang dapat anda download :
SK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Download disini
SK RT. Download disiniSK Tim Penyusun RPJMDes DownloadSK Tim Penyusun RKPDes Down LoadSK Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) DownloadSK Posyandu Down loadSK BKD Down loadSK UP2K Down loadSK MCK Komunal DownloadSK TPK DownloadSK Bendahara Download  ....

Sistematika LPJ Dana Desa (Format Baku & Contoh lengkap)

LPJ DANA DESA FORMAT BAKU BERIKUT CONTOH Pada tulisan ini admin akan mengupas tuntas penyusunan LPJ Dana Desa. Tulisan ini akan membimbing penyusunan LPJ dari mulai membuat jilid, isi laporan sampai lampiran-lampiran yang diperlukan. Format yang digunakan merupakan format baku mengacu pada aturan terkini. Sekaligus disertai contoh LPJ Dana Desa lembar demi lembar.
Laporan Penggunaan Dana Desa merupakan laporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota. Hakekatnya adalah laporan Bendahara Desa dan Tim Pelaksanan Kegiatan Dana Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Anggaran Desa sesuai APBDesa.
Jadi LPJ Dana Desa terdiri dari Laporan Bendahara Desa dilampiri Laporan Pelaksanaan kegiatan Dana Desa dari TPK.
Untuk memudahkan sistematika laporan dapat disusun sebagai berikut :
Sistematika LPJ ADD Jilid
Kata Pengantar
Daftar Isi
Surat Pengantar Kepala Desa
Pendahuluan
I.    Laporan Keuangan Desa
1.    Laporan Realisasi Penggunaan Dana
2.    Buku Kas Umum
3.    Lampiran BKU (S…

LPPD Akhir Tahun Anggaran (Format Permendagri 46/2016)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Setiap Akhir tahun Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD.
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
1.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
2.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
3.    Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
4.    Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Berikut ini sistematika Penyusunan LPPD Akhit Tahun Anggaran berdasarkan ketentuan baru yang diatur Dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa…

Contoh Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa

Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Dasar hukum pengadaan barang dan jasa di desa mengacu kepada  :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
Bahwa tata cara pengadaan barang oleh Tim Pengelola Kegiatan terdapat 3 (tiga) Kriteria.
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan sebagai berikut :
A.    Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasaPembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1. dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis  dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia  barang/jasa  untuk  memperoleh  harga yang lebih murah;Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, fa…

SEJARAH UU DESA TAHUN 1948-2016

9 Peraturan Perundang-Undangan Desa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Desa telah mengalami perubahan dari waktu-ke waktu. Sembilan kali berganti sejak tahun 1948 hingga 2016. Sekedar bahan pengetahuan dapat disebutkan dibawah ini :
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomo1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terbentukanya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah RI.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.