Skip to main content

CONTOH LAPORAN MONEV PKK DESA

LAPORAN KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PKK
DI DESA ...... KECAMATAN .......

A. Latar Belakang

PKK sebagai salah satu kegiatan ibu-ibu bisa mewarnai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah daerah dan pusat. Selain itu PKK juga sebagai awal dari peningkatan program kesehatan masyarakat yang dilakukan secara nasional oleh pemerintah. Dengan dilakukannya penilaian 10 Proram PKK , diharapkan PKK Desa dapat lebih maju dan mandiri dalam keikutsertaannya mewujudkan keluarga sehat, bahagia dan sejahtera.

B. Maksud dan tujuan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 10 Program PKK dimaksudkan untuk mengevaluasi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan 10 Program PKK. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan :
  1. Mengetahui data ril capaian 10 program PKK di Desa ....... Kecamatan ............
  2. Mengukur Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 10 Program PKK di Desa Rajawangi sehingga dapat memberikan umpan balik langkah-langkah untuk perbaikan dimasa mendatang.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan .......... dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 di Desa ..........

D. Dasar Pelaksanaan

  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  2. Rakernas VII Tahun 2010
  3. Surat Bupati Majalengka No 147.14/385/DP3AKB/2017 tanggal 9 Maret 2017
  4. Surat TP. PKK Kabupaten Nomor 16/TP. PKK-Kab/III/2017 Perihal Monitoring dan Evaluasi 10 Program PKK.

E. Pembiayaan

Adapun sumber dana pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan Leuwimunding Tahun 2017 di Desa ........ sepenuhnya di danai melalui APBDesa ........ Tahun 2017.

F. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga antara lain melalui pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan 10 program pokoknya. PKK telah menunjukkan hasil kegiatan yang cukup berarti serta dapat meningkatan kepedulian dan peran serta keluarga dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dengan 10 program pokoknya, PKK mampu pula meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mengembangkan kualitas keluarga dalam membangun keluarga sejahtera, agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan materiil dan spirituilnya, sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal yang meliputi fungsi – fungsi keagamaan, social, budaya, cinta kasih, melindungi,pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan.
Semua kegiatan – kegiatan tersebut dilaksanakan secara berjenjang mulai dari PKK Desa, kelompok - kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma sebagai ujung tombak kegiatan keluarga sebagai sarana utama.
Adapun dalam rangka pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, segenap pengurus TP. PKK telah melaksanakan kegiatan sesuai tugasnya, dan dapat kami laporkan sebagai berikut ;

KETUA

  1. Memberikan bimbingan, pembinaan bantuan dan memfasilitasi kelancaran dan kelangsungan gerakan PKK Desa .........
  2. Melaksanakan koordinasi dengan Para ketua Pokja dalam kegiatan pelaksanaan masing-masing Pokja
  3. Melaksanakan Kordinasi Keluar (Dewan Pembina, TP PKK KECAMATAN, Koordinator PLKB dan pihak-pihak lain yang di perlukan) demi tercapainya Pelaksanaan kegiatan PKK Desa .........

SEKRETARIS

  1. Di bidang Ketatausahaan :
    1. Kegiatannya yaitu membuat dan meng-arsipkannya semua jenis kegiatan, baik dalam pembuatan surat menyurat dan peng-arsipan maupun pembentukan kelompok dasa wisma.
    2. Membina administrasi PKK RW, RT
  2. Di bidang Perencanaan.
    1. Kegiatannya yaitu Menyusun Program Kerja dan anggaran biaya bersama ketua dan bendahara.
    2. Membuat laporan tahunan Tp. PKK Desa

BENDAHARA

Dalam melaksanakan roda organisasi TP PKK Desa Rajawangi tidak terlepas dari perlunya pendanaan. Adapun sumber dana yang diterima oleh TP PKK Desa Rajawangi berdasarkan bantuan Pemerintah/ADD Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) dan Pengelolaan Administrasi Keuangannya selalu kami catat, baik pemasukan maupun pengeluaran dalam buku kas umum dan kas harian. Dan melakukan tutup buku setiap tanggal 10 (sepuluh).

POKJA I

Melaksanakan dua bidang program :
  1. Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila :
    1. Mengajak Pengurus dan Anggota untuk mengikuti kegiatan Keagamaan seperti sholawatan ibu-ibu dan pengajian rutin Kuliah Subuh di masjid AL AMIN setiap hari, dan Pengajian Mingguan di Mesjid AL HIDAYAH setiap Hari Minggu
    2. Membina dan memberikan penyuluhan kepada para remaja.
    3. Membina dan memberikan penyuluhan kepada kelompok Lansia.
    4. Mengadakan Kegiatan Arisan PKK setiap minggu ke dua.
  1. Program Gotong-royong :
    1. Melaksanakan Gerakan Jumsih / Jum at Bersih setiap hari jumat di wiayahnya masing-masing.
    2. Melaksanakan Kerja Bakti membantu dalam kegiatan rehabilitasi dan Pembangunan Madrasah.

POKJA II

  1. Pembinaan Kelompok UP2K SEDAP MALAM dengan jumlah Anggota Kelompok 7 Orang dengan jenis Aneka Usaha Produktif seperti pedagang jajanan, dan kerajinan anyaman rotan dan bambu.
  2. Pembinaan Kelompok BKB SEDAP MALAM dengan jumlah anggota 16 orang.
  3. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.
  4. Mengembangkan keterampilan anyaman, kerajinan dan makanan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
  5. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya WAJAR DIKDAS (wajib belajar pendidikan dasar) 9 tahun dan WAJAR DIKDAS 12 tahun.

POKJA III

  1. Melaksanakan Pembinaan Rumah Sehat yang layak huni.
  2. Melaksanakan Pembinaan HATINYA PKK kepada TP PKK Desa .........
  3. Mensosialisasikan cara berbusana yang sopan, serasi dan sesuai dengan norma sosial dan agama.
  4. Memberikan arahan supaya meng-optimalkan lahan pekarangan sebagai lahan produktif dengan pemanfaatan lahan untuk menanam sayur sayuran dan obat obatan.
  5. Membina kepedulian dan kesetiakawanan sosial.

POKJA IV

  1. Mengikuti dan mensosialisasikan kepada masyarakat Program Pemerintah untuk ber-KB.
  2. Membina Kegiatan Posyandu dan melaksanakan Posyandu ke bloknya masing-masing.
  3. Melaksanakan Sosialisasi PHBS ( perilaku hidup bersih dan sehat ) pada Kader dan Masyarakat.
  4. Penyuluhan tentang pemberian ASI EKKLUSIF dan gemar menabung.
  5. Melaksanakan kegiatan pemberian vitamin A melalui kegiatan penimbangan BALITA di Posyandu.

FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN YANG TELAH DI RAIH PADA TAHUN 2016

Kegiatan Tim Penggerak PKK Desa ....... selama tahun 2016 baru memperoleh satu prestasi yang menonjol yakni sebagai juara harapan II lomba kreasi tumpeng dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, tetapi secara umum partisipasi kaum perempuan pada kegiatan internal PKK maupun kegiatan pembangunan menunjukan adanya peningkatan yang signifikan.

HAMBATAN-HAMBATAN

Hambatan yanh dihadapi TP. PKK Desa ....... diantaranya:
  1. Terbatasnya jumlah kemampuan kader PKK, sehingga ada kecenderungan anggota PKK adalah khusus perempuan saja kaum pria kurang berperan aktif.
  2. Kemampuan dan pengetahuan Pengurus TP PKK Desa, RW dan RT masih terbatas, sehingga dalam pengerjaan administrasi masih belum maksimal.
  3. Sarana dan Prasarana seperti posyandu yang kurang layak dan masih numpang di tempat/tanah warga.

KESIMPULAN DAN SARAN

TIM PENGGERAK PKK Desa ........ sepanjang tahun 2016 melakukan kegiatan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk menghimpun, menggerakan dan membina masyarakat serta menggali dan mengembangkan potensi yang ada untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK.
Demi terwujudnya kinerja TIM PENGGERAK PKK DESA ........., kami mengharapkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak supaya kami lebih maksimal lagi dalam membuka pintu-pintu INOVASI dan jendela-jendela KREATIFITAS sehingga terciptanya peningkatan 10 Program Pokok PKK di desa kami.
Demikian kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan dengan harapan agar ibu ketua TP PKK KECAMATAN dan ibu Ketua TP PKK KABUPATEN beserta jajaran pengurus dapat senantiasa membina dan membimbing kami agar kami mampu mencapai yang lebih baik lagi.
.................., 22 April 2016
TP. PKK Desa ....................
................Ketua............


......(Ny. .............) .......

Comments

Popular posts from this blog

Contoh LPJ Dana Desa (Dilengkapi Format Baku)

Contoh LPJ DD 2016 (format Excel & Word)  Berikut ini admin coba mengulas cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa. Dilengkapi dengan format yang sudah dibakukan. LPJ ini merupakan administrasi yang wajib dibuat oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
Admin mengambil kasus kegiatan pengaspalan jalan dengan hotmix dan penambalan di Desa Astina Kecamatan Kurawa. Adapun Rencana Anggaran Biaya sesuai RKPDesa dan APBDesa  sebesar Rp. 356.963.600,-.
Segera setelah TPK menerima Surat Perintah Kerja (SPK) mencermati dan mempelajari RAB. Sebagai contoh RAB yang akan dilaksanakan TPK sebagai berikut :

FORMAT BARU ADMINISTRASI DESA (PERMENDAGRI 47/2016)

Administrasi Desa Format Baru  Ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Desa diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa. Dengan diberlakukannya Permendagri tersebut, Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan peraturan pelaksannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Bagaimana mengelola dan seperti apa fomat yang diberlakukan dalam Permendagri 47/2016 ?
Silakan simak penjelasannya !
Disertai Bonus download gratis Permendagri dan contoh format dibagian akhir tulisan.
Silakan baca sampai tuntas !
Penyelenggaraan Administrasi Desa Kepala Desa berwenang menyelenggarakan Administrasi Desa. Kepala Desa melaksanakan administrasi desa dibantu Aparat Desa. Administrasi Desa diilaksanakan dalam rangka :
Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembinaan masyarakat, dan
Pemeberdayaan Masyarakat
Administrasi Desa meliputi :
Administrasi UmumAdministrasi PendudukAdministrasi KeuanganAdministrasi PembangunanAdministrasi La…

LAPORAN KEPALA DESA FORMAT BARU 2016

Laporan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri 46/2016 Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
Apa saja dan bagaimana Laporan Kepala Desa dibuat ?
Silakan simak tuntas penjelasannya !
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
Setiap tahun Kepala Desa wajib membuat :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; danInformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.(Permendagri 46/2016 BAB II pasal 2) LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan k…

PANDUAN LENGKAP MENYUSUN RAB (FORMAT RAB DESA)

Cara Menghitung RAB Cara menghitung rencana anggaran biaya atau disingkat RAB bisa dilakukan dengan  dua cara.
Cara Pertama  Menggunakan perhitungan  m2 (meter persegi) atau m3 (meter kubik). Cara ini memiliki kelebihan dapat dilakukan dengan cepat mudah, tidak membutuhkan banyak waktu dan pemikiran untuk mengumpulkan data dan tanpa harus membaca gambar (praktis). Namun kelemahannya tidak akurat dan tidak dapat diketahui kebutuhan  bahan, alat dan kebutuhan pekerja yang sebenarnya. Cara ini hanya untuk menghitung perkiraan  biaya kasar.
Perhitungan RAB Cara Pertama ini cukup dengan mengetahui volume pekerjaan yang akan dikerjakan dan harga satuan pekerjaan per m2/m3. Untuk mengetahui biaya yang diperlukan cukup dengan mengalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan  per m2/m3.
Misalkan kita hendak membangun rumah sederhana ukuran rumah yang akan dibangun panjang  10 meter dan lebar 7 meter.  Harga satuan per m2 rumah sederhana di Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 1.500.000. …

Format Profill Desa Lengkap (Download)

Profil Desa/Kelurahan Desa dan kelurahan wajib mengisi data profil desa setiap tahun. Profil Desa menggambarkan keadaan desa secara utuh dan menyeluruh. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan kemajuan Desa dan Kelurahan.
Dasasr Hukum Penyusunan Profil Desa :
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
Surat Mendagri 414.3/316/PMD tanggal 7 Februari 2013 tentang sistem pendataan Profil Desa/Kelurahan.
Pengisian Profil Desa dilakukan secara online dengan mengunjungi website Kementrian Dalam Negeri http//www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id.

Copy Lengkap Contoh SK Kepala Desa

Surat Keputusan Kepala Desa merupakan salah satu produk administrasi desa. Dalam melaksanakan produk hukum desa (Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa), Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Desa.
Surat Keputusan Kepala Desa merupakan naskah dinas yang dikeluarkan Pemerintah Desa. Karenannya bentuk dan format telah diatur. Berikut contoh berbagai Surat Keputusan Kepala Desa. Dapat di-download dengan mudah dan gratis.
Kami upload dalam bentuk word, agar mudah di edit dan disesuaikan dengan kondisi anda.

Berikut berbagai SK Kepala Desa yang dapat anda download :
SK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Download disini
SK RT. Download disiniSK Tim Penyusun RPJMDes DownloadSK Tim Penyusun RKPDes Down LoadSK Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) DownloadSK Posyandu Down loadSK BKD Down loadSK UP2K Down loadSK MCK Komunal DownloadSK TPK DownloadSK Bendahara Download  ....

Sistematika LPJ Dana Desa (Format Baku & Contoh lengkap)

LPJ DANA DESA FORMAT BAKU BERIKUT CONTOH Pada tulisan ini admin akan mengupas tuntas penyusunan LPJ Dana Desa. Tulisan ini akan membimbing penyusunan LPJ dari mulai membuat jilid, isi laporan sampai lampiran-lampiran yang diperlukan. Format yang digunakan merupakan format baku mengacu pada aturan terkini. Sekaligus disertai contoh LPJ Dana Desa lembar demi lembar.
Laporan Penggunaan Dana Desa merupakan laporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota. Hakekatnya adalah laporan Bendahara Desa dan Tim Pelaksanan Kegiatan Dana Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Anggaran Desa sesuai APBDesa.
Jadi LPJ Dana Desa terdiri dari Laporan Bendahara Desa dilampiri Laporan Pelaksanaan kegiatan Dana Desa dari TPK.
Untuk memudahkan sistematika laporan dapat disusun sebagai berikut :
Sistematika LPJ ADD Jilid
Kata Pengantar
Daftar Isi
Surat Pengantar Kepala Desa
Pendahuluan
I.    Laporan Keuangan Desa
1.    Laporan Realisasi Penggunaan Dana
2.    Buku Kas Umum
3.    Lampiran BKU (S…

LPPD Akhir Tahun Anggaran (Format Permendagri 46/2016)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Setiap Akhir tahun Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD.
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
1.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
2.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
3.    Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
4.    Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Berikut ini sistematika Penyusunan LPPD Akhit Tahun Anggaran berdasarkan ketentuan baru yang diatur Dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa…

Contoh Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa

Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Dasar hukum pengadaan barang dan jasa di desa mengacu kepada  :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
Bahwa tata cara pengadaan barang oleh Tim Pengelola Kegiatan terdapat 3 (tiga) Kriteria.
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan sebagai berikut :
A.    Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasaPembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1. dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis  dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia  barang/jasa  untuk  memperoleh  harga yang lebih murah;Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, fa…

SEJARAH UU DESA TAHUN 1948-2016

9 Peraturan Perundang-Undangan Desa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Desa telah mengalami perubahan dari waktu-ke waktu. Sembilan kali berganti sejak tahun 1948 hingga 2016. Sekedar bahan pengetahuan dapat disebutkan dibawah ini :
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomo1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terbentukanya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah RI.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.