Skip to main content

CONTOK BAB 4 RKP DESA (Bagian 1s/d 3)

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa ....... Tahun 2017 merupakan tahun ke tiga pelaksanaan RPJM Desa ....... Tahun 2014 s/d 2019. Pembangunan Desa Tahun 2017 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa ...... 2017 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa ....... Tahun 2017, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Desa ....... Tahun 2017 di bagi menjadi 4 bidang, yaitu:

  1. Bidang Pemerintahan Desa;
  2. Bidang Pembangunan Desa;
  3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

4.1 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

Prioritas pembangunan Desa Miat tahun 2017 disusun mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka dengan memperhatikan hasil evaluasi RKP Desa ...... Tahun 2016. Sebagai upaya mendukung pencapaian Visi Kabupaten ........... MAKMUR (Maju Aman Kondusif Mandiri Unggul Religius) dan Visi Kepala Desa ....... JITU (Jujur Inovatif Tekun Ulet). Pembangunan Desa ....... Tahun 2017 diarahkan pada prioritas pembangunan sebagai berikut:

  • Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif efisien untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
  • Pembangunan Infrastruktur perdesaan yang memadai, menyeluruh dan dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
  • Penguatan kegiatan kemasyarakatan yang menitik beratkan pada kehidupan yang religius/keagamaan;
  • Pemberdayaan masyarakat melalui program-program kegiatan pemeberdayaan untuk tercapainya Visi Desa menuju Desa Mirat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Prioritas pembangunan Desa ....... Tahun 2017 menitik beratkan pada 4 (empat) prioritas di atas dengan rincian sebagai berikut:


1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Efektif Efisien untuk melaksanakan tata kelola pemetintahan yang baik (Good Governance).
  1. Menyesuaikan Organisasi perangkat desa sesuai perkembangan dan peraturan yang berlaku;
  2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan untuk mencapai sinergitas kerja pemerintahan desa;
  3. Meningkatkan kesejahteraan perangkat desa melalui pemberian penghasilan tetap bulanan dan tunjangan- tunjangan lain sesuai ketentuan;
  4. Pengadaan sarana prasarana untuk menunjang operasional pemerintah desa;
  5. Melaksanakan urusan wajib, pembantuan dan pelayanan masyarakat;
  6. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pemerintah desa sesuai perundang-undangan/ketentuan yang berlaku.
2. Pembangunan Infrastruktur perdesaan yang memadai, menyeluruh dan dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
  1. Pembangunan Infrastruktur dasar/lingkungan
    1. Pembangunan Saluran Pembangunan Air Limbah (SPAL)
    2. Pembangunan MCK Umum
    3. Pengaspalan Jalan/Hotmix
  2. Pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan bidang kesehatan
    1. Pengadaan sarana prasarana pengelolaan dan pengolahan sampah terpadu;
    2. Pembangunan gedung/balai pertemuan wilayah/posyandu Program kesehatan masyarakat
  3. Pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan / pendidikan dan kebudayaan
    1. Program Pelatihan
    2. dll.
3. Penguatan program kegiatan kemasyarakatan yang menitik beratkan pada kehidupan yang religius/keagamaan
  • Pembinaan keamanan dan pengadaan sarana prasarana siskamling
  • Pelatihan teknologi tepat guna
  • Pembinaan kelompok Remaja
4. Pemberdayaan masyarakat melalui program-program kegiatan pemberdayaan untuk tercapainya Visi Misi Desa menuju Desa Mirat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.
  • Pelatihan perangkat Desa, BPD, PKK dan LPM;
  • Pelatihan Masyarakat (LM, RT/RW dan kelompok -kelompok masyarakat)
  • Peningkatan kapasitas masyarakat (KPMD, Kelompok tani, kelompok miskin, kelompok perempuan dll.)

4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan/atau Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Prioritas kegiatan Desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga pada tahun 2017 di arahkan dengan kegiatan:

  1. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang Pariwisata;
  2. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Pariwisata.
4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan/atau Kerjasama Dengan Pihak Ketiga.
No. Prioritas Kegiatan Sasaran Sumber Biaya
1 Pembangunan Jembatan Dukuh Jaral Membuka akses pemukiman baru/terisolir APBN
2 Hotmik jalan Blok Jum'at Meningkakan kualitas jalan APBD Provinsi
3 Program Listrik Perdesaan 70 RTS Miskin APBD Provinsi

Yang ditulis atas tentu masih banyak kekurangan, sekedar contoh saja. Silahkan membuat yang lebih lengkap dan lebih baik.

Comments

Popular posts from this blog

Contoh LPJ Dana Desa (Dilengkapi Format Baku)

Contoh LPJ DD 2016 (format Excel & Word)  Berikut ini admin coba mengulas cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa. Dilengkapi dengan format yang sudah dibakukan. LPJ ini merupakan administrasi yang wajib dibuat oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
Admin mengambil kasus kegiatan pengaspalan jalan dengan hotmix dan penambalan di Desa Astina Kecamatan Kurawa. Adapun Rencana Anggaran Biaya sesuai RKPDesa dan APBDesa  sebesar Rp. 356.963.600,-.
Segera setelah TPK menerima Surat Perintah Kerja (SPK) mencermati dan mempelajari RAB. Sebagai contoh RAB yang akan dilaksanakan TPK sebagai berikut :

FORMAT BARU ADMINISTRASI DESA (PERMENDAGRI 47/2016)

Administrasi Desa Format Baru  Ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Desa diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa. Dengan diberlakukannya Permendagri tersebut, Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan peraturan pelaksannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Bagaimana mengelola dan seperti apa fomat yang diberlakukan dalam Permendagri 47/2016 ?
Silakan simak penjelasannya !
Disertai Bonus download gratis Permendagri dan contoh format dibagian akhir tulisan.
Silakan baca sampai tuntas !
Penyelenggaraan Administrasi Desa Kepala Desa berwenang menyelenggarakan Administrasi Desa. Kepala Desa melaksanakan administrasi desa dibantu Aparat Desa. Administrasi Desa diilaksanakan dalam rangka :
Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembinaan masyarakat, dan
Pemeberdayaan Masyarakat
Administrasi Desa meliputi :
Administrasi UmumAdministrasi PendudukAdministrasi KeuanganAdministrasi PembangunanAdministrasi La…

PANDUAN LENGKAP MENYUSUN RAB (FORMAT RAB DESA)

Cara Menghitung RAB Cara menghitung rencana anggaran biaya atau disingkat RAB bisa dilakukan dengan  dua cara.
Cara Pertama  Menggunakan perhitungan  m2 (meter persegi) atau m3 (meter kubik). Cara ini memiliki kelebihan dapat dilakukan dengan cepat mudah, tidak membutuhkan banyak waktu dan pemikiran untuk mengumpulkan data dan tanpa harus membaca gambar (praktis). Namun kelemahannya tidak akurat dan tidak dapat diketahui kebutuhan  bahan, alat dan kebutuhan pekerja yang sebenarnya. Cara ini hanya untuk menghitung perkiraan  biaya kasar.
Perhitungan RAB Cara Pertama ini cukup dengan mengetahui volume pekerjaan yang akan dikerjakan dan harga satuan pekerjaan per m2/m3. Untuk mengetahui biaya yang diperlukan cukup dengan mengalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan  per m2/m3.
Misalkan kita hendak membangun rumah sederhana ukuran rumah yang akan dibangun panjang  10 meter dan lebar 7 meter.  Harga satuan per m2 rumah sederhana di Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 1.500.000. …

Format Profill Desa Lengkap (Download)

Profil Desa/Kelurahan Desa dan kelurahan wajib mengisi data profil desa setiap tahun. Profil Desa menggambarkan keadaan desa secara utuh dan menyeluruh. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan kemajuan Desa dan Kelurahan.
Dasasr Hukum Penyusunan Profil Desa :
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
Surat Mendagri 414.3/316/PMD tanggal 7 Februari 2013 tentang sistem pendataan Profil Desa/Kelurahan.
Pengisian Profil Desa dilakukan secara online dengan mengunjungi website Kementrian Dalam Negeri http//www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id.

LAPORAN KEPALA DESA FORMAT BARU 2016

Laporan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri 46/2016 Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
Apa saja dan bagaimana Laporan Kepala Desa dibuat ?
Silakan simak tuntas penjelasannya !
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
Setiap tahun Kepala Desa wajib membuat :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; danInformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.(Permendagri 46/2016 BAB II pasal 2) LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan k…

Copy Lengkap Contoh SK Kepala Desa

Surat Keputusan Kepala Desa merupakan salah satu produk administrasi desa. Dalam melaksanakan produk hukum desa (Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa), Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Desa.
Surat Keputusan Kepala Desa merupakan naskah dinas yang dikeluarkan Pemerintah Desa. Karenannya bentuk dan format telah diatur. Berikut contoh berbagai Surat Keputusan Kepala Desa. Dapat di-download dengan mudah dan gratis.
Kami upload dalam bentuk word, agar mudah di edit dan disesuaikan dengan kondisi anda.

Berikut berbagai SK Kepala Desa yang dapat anda download :
SK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Download disini
SK RT. Download disiniSK Tim Penyusun RPJMDes DownloadSK Tim Penyusun RKPDes Down LoadSK Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) DownloadSK Posyandu Down loadSK BKD Down loadSK UP2K Down loadSK MCK Komunal DownloadSK TPK DownloadSK Bendahara Download  ....

Sistematika LPJ Dana Desa (Format Baku & Contoh lengkap)

LPJ DANA DESA FORMAT BAKU BERIKUT CONTOH Pada tulisan ini admin akan mengupas tuntas penyusunan LPJ Dana Desa. Tulisan ini akan membimbing penyusunan LPJ dari mulai membuat jilid, isi laporan sampai lampiran-lampiran yang diperlukan. Format yang digunakan merupakan format baku mengacu pada aturan terkini. Sekaligus disertai contoh LPJ Dana Desa lembar demi lembar.
Laporan Penggunaan Dana Desa merupakan laporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota. Hakekatnya adalah laporan Bendahara Desa dan Tim Pelaksanan Kegiatan Dana Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Anggaran Desa sesuai APBDesa.
Jadi LPJ Dana Desa terdiri dari Laporan Bendahara Desa dilampiri Laporan Pelaksanaan kegiatan Dana Desa dari TPK.
Untuk memudahkan sistematika laporan dapat disusun sebagai berikut :
Sistematika LPJ ADD Jilid
Kata Pengantar
Daftar Isi
Surat Pengantar Kepala Desa
Pendahuluan
I.    Laporan Keuangan Desa
1.    Laporan Realisasi Penggunaan Dana
2.    Buku Kas Umum
3.    Lampiran BKU (S…

LPPD Akhir Tahun Anggaran (Format Permendagri 46/2016)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Setiap Akhir tahun Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD.
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
1.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
2.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
3.    Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
4.    Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Berikut ini sistematika Penyusunan LPPD Akhit Tahun Anggaran berdasarkan ketentuan baru yang diatur Dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa…

Contoh Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa

Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Dasar hukum pengadaan barang dan jasa di desa mengacu kepada  :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
Bahwa tata cara pengadaan barang oleh Tim Pengelola Kegiatan terdapat 3 (tiga) Kriteria.
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan sebagai berikut :
A.    Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasaPembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1. dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis  dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia  barang/jasa  untuk  memperoleh  harga yang lebih murah;Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, fa…

ADMINISTRASI BENDAHARAN DESA FORMAT BARU

Administrasi Bendahara Desa Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa berwenang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa. Pelaksanaannya di dukung oleh Aparatur pelaksanan (Perangkat Desa sesuai Tugas Pokok Fungsinya).
Setiap kegiatan desa harus diadministrasikan dengan baik. Perangkat Desa sebagai unsur  pembantu kepala desa wajib melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 
Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.
Secara umum Administrasi Desa dikelompokan kedalam 4 (empat) kelompok. Sebagaimana terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
1.    Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.
2.    Administrasi Penduduk adalah kegiatan…