Skip to main content

LOWONGAN KERJA PENDAMPING DESA KEMENDES 2017

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada tahun 2017 ini akan merekrut tenaga Pendamping Desa Profesional. Peluang yang patut untuk tidak dilewatkan, bagi anda yang ingin memperjuangkan kemajuan desa.

Penyediaan tenaga pendamping Profesional dilakukan melalui rekrutmen secara terbuka, berdasarkan Permen Desa PDT & Taransmigrasi Nomor 3 tentang Pendampingan Desa. Untuk mengisi kekosongan di baerbagai lokasi mulai tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten. Kebutuhan Tenaga Pendamping Profesional terdiri dari :

  1. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) untuk ditempatkan di tingkat Kabupaten/Kota , terdiri dari :
    1. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD);
    2. Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID);
    3. Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA-PP);
    4. Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED);
    5. Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TA-TTG);
    6. Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD).
  2. Pendamping Desa (PD) untuk ditempatkan di Kecamatan, terdiri dari :
    1. Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)
    2. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)
  3. Tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD) untuk kebutuhan seluruh Desa.

Anda berminat untuk mengisi rekrutmen tersebut ? Silahkan baca kualifikasinya mungkin salah satunya cocok dengan minat dan kemampuan anda.
KUALIFIKASI TENAGA PENDAMPING PROPESIONAL :

  1. Pendamping Lokal Desa (PLD)
    1. Latar belakang pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
    2. Memiliki pengalaman kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun;
    3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam meng-organisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Desa;
    4. Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi danpengorganisasian masyarakat;
    5. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Desa;
    6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
    7. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah Desa;
    8. Mampu meng-operasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
    9. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
    10. Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun;
    11. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik;
    12. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain (Double Contract).
  2. Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)
    1. Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimal Diploma III (D-III);
    2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakatminimal 4 (empat) tahun untuk Diploma III (D-III), 2 (dua) tahun untuk Strata 1 (S-1) dan fresh graduate (0 tahun) untuk Strata 2 (S- 2);
    3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam meng-organisasi pelaksanaan program dan kegiatan di Desa;
    4. Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi danpengorganisasian masyarakat;
    5. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerjasama antarlembaga kemasyarakatan di tingkat Desa;
    6. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Desa;
    7. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan mencakup aspek fasilitasipenyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi dan menguasai metodologi pendidikan orang dewasa;
    8. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
    9. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah Desa;
    10. Mampu meng-operasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
    11. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
    12. Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun;
    13. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik;
    14. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain (Double Contract).
  3. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)
    1. Latar belakang pendidikan bidang ilmu Teknik Sipil atau Teknik Arsitektur minimal Diploma III (D-III);
    2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan infrastruktur Desa minimal 2 (dua) tahun untuk D-III dan fresh graduate (0 tahun) untuk Strata 1 (S-1);
    3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan kegiatan infrastruktur di Desa;
    4. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Desa;
    5. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis konstruksi secara sederhana;
    6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
    7. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
    8. Mampu meng-operasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
    9. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
    10. Pada saat mendaftar usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun;
    11. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik;
    12. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain (Double Contract).
  4. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD)
    1. Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimalStrata 1 (S-1);
    2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahununtuk Strata 1 (S-1), 2 (dua) tahun untuk Strata 2 (S-2) dan 1 (satu) tahun untuk Strata 3 (S-3);
    3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam meng-organisasikan pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
    4. Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat;
    5. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
    6. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Kabupaten/Kota.
    7. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan mencakup aspek penyusunan modul sederhana, fasilitasipenyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi dan menguasai metodologi pendidikan orang dewasa;
    8. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
    9. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
    10. Mampu meng-operasikan komputer minimal program Office (Word, Excel,Power Point) dan internet;
    11. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas; Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima)tahun; Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik;
    12. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain (Double Contract).
  5. Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID)
    1. Latar belakang pendidikan dari bidang ilmu Teknik Sipil minimalStrata 1 (S-1);
    2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan infrastruktur Desa minimal 5 (lima) tahun untuk Strata 1 (S-1),2 (dua) tahun untuk Strata 2 (S-2) dan 1 (satu) tahun untuk Strata 3 (S-3);
    3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam meng-organisasikan pelaksanaan program dan kegiatan sektoral khususnya yang terkait dalam pembangunan infrastruktur;
    4. Memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan peng-organisasian masyarakat; Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan;
    5. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
    6. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Kabupaten/Kota;
    7. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan terkait dengan pembangunan infrastruktur Desa;
    8. Berpengalaman dalam perencanaan, pelaksanaan dan kontrol dalam pekerjaan teknik;
    9. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
    10. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
    11. Mampu meng-operasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
    12. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
    13. Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
    14. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik;
    15. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain (Double Contract).
  6. Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA-PP)
    1. Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimal Strata 1 (S-1);
    2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun untuk Strata 1 (S-1),2 (dua) tahun untuk Strata 2 (S-2) dan 1 (satu) tahun untuk Strata 3 (S-3);
    3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan ekonomi perdesaan;
    4. Memiliki pengalaman dalam pembangunan Desa secara partisipatif dan siklus perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota;
    5. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
    6. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
    7. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Kabupaten/Kota;
    8. Memiliki kemampuanmemberikan pelatihan dan pembimbingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan secara partisipatif;
    9. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
    10. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
    11. Mampu meng-operasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
    12. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
    13. Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun; 14. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik;
    14. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain (Double Contract).
  7. Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED)
    1. Latar belakang pendidikan diutamakan bidang ilmu ekonomi minimal Strata 1 (S-1);
    2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun untuk Strata 1 (S-1),2 (dua) tahun untuk Strata 2 (S-2) dan1 (satu) tahun untuk Strata 3 (S-3);
    3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam meng-organisasikan pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan ekonomi perdesaan;
    4. Memiliki pengalaman dalam pengembangan ekonomi pedesaan;
    5. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
    6. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
    7. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Kabupaten/Kota;
    8. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan pengembangan ekonomi perdesaan;
    9. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
    10. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
    11. Mampu meng-operasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
    12. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
    13. Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
    14. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik;
    15. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain(Double Contract).
  8. Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TA-TTG)
    1. Latar belakang pendidikan diutamakan bidang ilmu teknologi dalam pertanian/perikanan/peternakan/kehutanan/pariwisata minimal Strata 1 (S-1);
    2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun untuk Strata 1 (S-1), 2 (dua) tahun untuk Strata 2 (S-2) dan 1 (satu) tahun untuk Strata 3 (S-3);
    3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam meng-organisasikan pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan teknologi tepat guna;
    4. Memiliki pengalaman dalam pengembangan teknologi tepat guna untuk pengembangan sosial ekonomi Desa;
    5. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
    6. vMampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
    7. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Kabupaten/Kota;
    8. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan dalam bidang teknologi tepat guna perdesaan;
    9. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
    10. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
    11. Mampu meng-operasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
    12. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
    13. Pada saat mendaftar usia minimal 25(dua puluh lima) tahun dan maksimal 55(lima puluh lima) tahun;
    14. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik;
    15. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain (Double Contract).
  9. Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD)
    1. Latar belakang pendidikan diutamakan bidang ilmu kependidikan atau kesehatan minimal Strata 1 (S-1);
    2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun untuk Strata 1 (S-1),2 (dua) tahun untuk Strata 2 (S-2) dan1 (satu) tahun untuk Strata 3 (S-3);
    3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam meng-organisasikan pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan;
    4. Memiliki pengetahuan tentang standar pelayanan minimum dibidang pendidikan dan kesehatan serta pengalaman dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan; Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
    5. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
    6. vMampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
    7. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Kabupaten/Kota;
    8. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan pengembangan pendidikan dan kesehatan;
    9. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
    10. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
    11. Mampu meng-operasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
    12. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
    13. Pada saat mendaftar usia minimal 25(dua puluh lima) tahun dan maksimal 55(lima puluh lima) tahun;
    14. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik;
    15. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain (Double Contract).
Anda berminat . Silahkan melakukan Pendaftaran secara online terpusat melalui website dengan alamat: http://pendamping2017.kemendesa.go.id; Sebelumnya silahkan download erlebih dahulu panduannya:

Comments

Popular posts from this blog

Contoh LPJ Dana Desa (Dilengkapi Format Baku)

Contoh LPJ DD 2016 (format Excel & Word)  Berikut ini admin coba mengulas cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa. Dilengkapi dengan format yang sudah dibakukan. LPJ ini merupakan administrasi yang wajib dibuat oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
Admin mengambil kasus kegiatan pengaspalan jalan dengan hotmix dan penambalan di Desa Astina Kecamatan Kurawa. Adapun Rencana Anggaran Biaya sesuai RKPDesa dan APBDesa  sebesar Rp. 356.963.600,-.
Segera setelah TPK menerima Surat Perintah Kerja (SPK) mencermati dan mempelajari RAB. Sebagai contoh RAB yang akan dilaksanakan TPK sebagai berikut :

FORMAT BARU ADMINISTRASI DESA (PERMENDAGRI 47/2016)

Administrasi Desa Format Baru  Ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Desa diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa. Dengan diberlakukannya Permendagri tersebut, Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan peraturan pelaksannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Bagaimana mengelola dan seperti apa fomat yang diberlakukan dalam Permendagri 47/2016 ?
Silakan simak penjelasannya !
Disertai Bonus download gratis Permendagri dan contoh format dibagian akhir tulisan.
Silakan baca sampai tuntas !
Penyelenggaraan Administrasi Desa Kepala Desa berwenang menyelenggarakan Administrasi Desa. Kepala Desa melaksanakan administrasi desa dibantu Aparat Desa. Administrasi Desa diilaksanakan dalam rangka :
Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembinaan masyarakat, dan
Pemeberdayaan Masyarakat
Administrasi Desa meliputi :
Administrasi UmumAdministrasi PendudukAdministrasi KeuanganAdministrasi PembangunanAdministrasi La…

PANDUAN LENGKAP MENYUSUN RAB (FORMAT RAB DESA)

Cara Menghitung RAB Cara menghitung rencana anggaran biaya atau disingkat RAB bisa dilakukan dengan  dua cara.
Cara Pertama  Menggunakan perhitungan  m2 (meter persegi) atau m3 (meter kubik). Cara ini memiliki kelebihan dapat dilakukan dengan cepat mudah, tidak membutuhkan banyak waktu dan pemikiran untuk mengumpulkan data dan tanpa harus membaca gambar (praktis). Namun kelemahannya tidak akurat dan tidak dapat diketahui kebutuhan  bahan, alat dan kebutuhan pekerja yang sebenarnya. Cara ini hanya untuk menghitung perkiraan  biaya kasar.
Perhitungan RAB Cara Pertama ini cukup dengan mengetahui volume pekerjaan yang akan dikerjakan dan harga satuan pekerjaan per m2/m3. Untuk mengetahui biaya yang diperlukan cukup dengan mengalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan  per m2/m3.
Misalkan kita hendak membangun rumah sederhana ukuran rumah yang akan dibangun panjang  10 meter dan lebar 7 meter.  Harga satuan per m2 rumah sederhana di Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 1.500.000. …

Format Profill Desa Lengkap (Download)

Profil Desa/Kelurahan Desa dan kelurahan wajib mengisi data profil desa setiap tahun. Profil Desa menggambarkan keadaan desa secara utuh dan menyeluruh. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan kemajuan Desa dan Kelurahan.
Dasasr Hukum Penyusunan Profil Desa :
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
Surat Mendagri 414.3/316/PMD tanggal 7 Februari 2013 tentang sistem pendataan Profil Desa/Kelurahan.
Pengisian Profil Desa dilakukan secara online dengan mengunjungi website Kementrian Dalam Negeri http//www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id.

LAPORAN KEPALA DESA FORMAT BARU 2016

Laporan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri 46/2016 Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
Apa saja dan bagaimana Laporan Kepala Desa dibuat ?
Silakan simak tuntas penjelasannya !
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
Setiap tahun Kepala Desa wajib membuat :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; danInformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.(Permendagri 46/2016 BAB II pasal 2) LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan k…

Copy Lengkap Contoh SK Kepala Desa

Surat Keputusan Kepala Desa merupakan salah satu produk administrasi desa. Dalam melaksanakan produk hukum desa (Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa), Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Desa.
Surat Keputusan Kepala Desa merupakan naskah dinas yang dikeluarkan Pemerintah Desa. Karenannya bentuk dan format telah diatur. Berikut contoh berbagai Surat Keputusan Kepala Desa. Dapat di-download dengan mudah dan gratis.
Kami upload dalam bentuk word, agar mudah di edit dan disesuaikan dengan kondisi anda.

Berikut berbagai SK Kepala Desa yang dapat anda download :
SK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Download disini
SK RT. Download disiniSK Tim Penyusun RPJMDes DownloadSK Tim Penyusun RKPDes Down LoadSK Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) DownloadSK Posyandu Down loadSK BKD Down loadSK UP2K Down loadSK MCK Komunal DownloadSK TPK DownloadSK Bendahara Download  ....

Sistematika LPJ Dana Desa (Format Baku & Contoh lengkap)

LPJ DANA DESA FORMAT BAKU BERIKUT CONTOH Pada tulisan ini admin akan mengupas tuntas penyusunan LPJ Dana Desa. Tulisan ini akan membimbing penyusunan LPJ dari mulai membuat jilid, isi laporan sampai lampiran-lampiran yang diperlukan. Format yang digunakan merupakan format baku mengacu pada aturan terkini. Sekaligus disertai contoh LPJ Dana Desa lembar demi lembar.
Laporan Penggunaan Dana Desa merupakan laporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota. Hakekatnya adalah laporan Bendahara Desa dan Tim Pelaksanan Kegiatan Dana Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Anggaran Desa sesuai APBDesa.
Jadi LPJ Dana Desa terdiri dari Laporan Bendahara Desa dilampiri Laporan Pelaksanaan kegiatan Dana Desa dari TPK.
Untuk memudahkan sistematika laporan dapat disusun sebagai berikut :
Sistematika LPJ ADD Jilid
Kata Pengantar
Daftar Isi
Surat Pengantar Kepala Desa
Pendahuluan
I.    Laporan Keuangan Desa
1.    Laporan Realisasi Penggunaan Dana
2.    Buku Kas Umum
3.    Lampiran BKU (S…

LPPD Akhir Tahun Anggaran (Format Permendagri 46/2016)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Setiap Akhir tahun Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD.
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
1.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
2.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
3.    Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
4.    Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Berikut ini sistematika Penyusunan LPPD Akhit Tahun Anggaran berdasarkan ketentuan baru yang diatur Dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa…

Contoh Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa

Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Dasar hukum pengadaan barang dan jasa di desa mengacu kepada  :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
Bahwa tata cara pengadaan barang oleh Tim Pengelola Kegiatan terdapat 3 (tiga) Kriteria.
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan sebagai berikut :
A.    Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasaPembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1. dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis  dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia  barang/jasa  untuk  memperoleh  harga yang lebih murah;Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, fa…

ADMINISTRASI BENDAHARAN DESA FORMAT BARU

Administrasi Bendahara Desa Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa berwenang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa. Pelaksanaannya di dukung oleh Aparatur pelaksanan (Perangkat Desa sesuai Tugas Pokok Fungsinya).
Setiap kegiatan desa harus diadministrasikan dengan baik. Perangkat Desa sebagai unsur  pembantu kepala desa wajib melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 
Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.
Secara umum Administrasi Desa dikelompokan kedalam 4 (empat) kelompok. Sebagaimana terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
1.    Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.
2.    Administrasi Penduduk adalah kegiatan…